Network
MANTRA SUKABUMI - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Jimly Asshiddiqie memberikan komentar terhadap praktik dinasti politik yang kerap dilakukan partai politik di Indonesia.
Dirinya mengatakan, meski Indonesia merupakan suatu negara Republik dan bukan menganut sistem monarki, dirinya menyebut bahwa budaya kerajaan dan dinasti politik kerap terjadi di jajaran partai politik di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie melalui cuitan di akun Twitter @JimlyAs pada hari Minggu, 29 November 2020 pagi.
Baca Juga: ShopeePay Terima Penghargaan Marketeers Youth Choice: Brands of the Year 2020
Baca Juga: Akhir Tahun yang Menguntungkan, 5 Shio Ini Diprediksi Akan Beruntung Soal Keuangan dan Karier
Di awal cuitan, dirinya membeberkan isi Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi 'Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.'
"Pasal 1 Ayat (1) UUD45, "Negara Indonesia = Negara Kesatuan yang berbentuk REPUBLIK". Negara kesatuan dengan otonomi daerah yang luas dan beberapa daerah khusus atau istimewa," ungkap Jimly Asshiddiqie.
Jimly Asshiddiqie berpendapat, selain Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), bentuk resmi republik adalah tidak boleh ada sistem kerajaan dalam sebuah negara kesatuan.
"Sedangkan bentuk resmi REPUBLIK, di luar DIY, tidak boleh ada kerajaan," lanjutnya.
Kemudian, ia menyayangkan sikap partai politik di Indonesia yang kerap mempraktikan politik dinasti, serta budaya kerajaan yang melanda proses Pilkada di Indonesia.
"Sayangnya, budaya kerajaan dan dinasti politik melanda semua parpol dan praktik pilkada," tambahnya, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter @JimlyAs pada Minggu, 29 November 2020.
Ps. 1 (1) UUD45, "Negara Ind = Negara Ksatuan yg brbntuk REPUBLIK". NK dg Otda yg luas + bbrp daerah khusus atau istimewa. Sdgkn bntk resmi REPUBLIK, di luar DIY, tdk boleh ada kerajaan. Sayangnya, budaya kerajaan & dinasti politik melanda smua parpol & praktik pilkada.— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) November 29, 2020
Baca Juga: Bingung Atasi Bulu Kucing Rontok ? Berikut 6 Tips Rawat Bulu Kucing agar Tidak Mudah Rontok
Baca Juga: Waduh, Dirut RS Ummi Dilaporkan ke Polisi Akibat Tak Perlihatkan Soal Tes Swab Habib Rizieq Shihab
Berbeda dengan cuitan tersebut, dalam cuitan sebelumnya sosok pendiri Mahkamah Konstitusi tersebut memuji pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang mengatakan bahwa dakwah harus merangkul, bukan memukul.
Menurutnya, hal itu bukan hanya bisa dijalankan dalam urusan dakwah, namun harus disebar untuk urusan yang lebih luas.
"Statement yang sangat bagus di acara MUI semalam & tidak hanya berlaku dalam urusan dakwah, tapi mesti disebar jadi sikap umum," kata Jimly Asshiddiqie.
Menurut Jimly, sikap yang lebih umum dalam hal ini adalah termasuk sikap semua pejabat dan pemimpin politik di era komunikasi yang kerap dilanda kebencian dan permusuhan.
"Termasuk jadi sikap semua pejabat dan pemimpin politik di era komunikasi publik yang dilanda kebencian dan permusuhan," tambahnya, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun @JimlyAs pada Minggu, 29 November 2020.
Baca Juga: Kumpulan Ucapan HUT KORPRI ke 49, Khofifah Sebut 1,812 Posisi ASN bagi Warga Jatim
Statemen yg sngt bagus di acara MUI smalam & tdk hnya brlaku dlm urusan dakwah, tp msti disebar jadi sikap umum, trmsuk jadi sikap smua pjabat & pmimpin politik di era kmnikasi publik yg dilanda kbencian & prmusuhan. Psti lebih baik lagi jika ini dimulai dari atas sampai ke bawah https://t.co/93u3xH2ADE— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) November 26, 2020
Menurutnya, hal ini bisa lebih baik jika diimplementasikan dalam pemerintahan pusat ke pemerintah daerah maupun rakyat Indonesia, atau dimulai dari atas hingga ke bawah.
"Pasti lebih baik lagi jika ini dimulai dari atas sampai ke bawah," tandasnya.**
