Network
MANTRA SUKABUMI – Pemilihan Bupati dan Wakil Bupat digelar secara serentak di Seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Desember 2020, disetiap Kabupaten.
Hajat Demokrasi ditiap Kabupaten berjalan secara lancar dan tertib meski dalam keadaan pandemi covid-19, seteleh selesai pemilihan Bupati dan wakil Bupati akan dilakukan rekap penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Pihak KPU.
Baca Juga: UE akan Perketat Sanksi atas Pengeboran Turki di Mediterania
Baca Juga: Mengejutkan, Hadiri Acara Ini Menhan Prabowo Subianto Dukung Vietnam dan Apresiasi Amerika Serikat
Baca Juga: Rayakan Hari Kopi Favorit di Kemeriahan 12.12 ShopeePay
Namun pihak Polhukam Mahfud MD meminta pelaksanaan perhitungan suara Pilkada serentak pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020, dilakukan secara terbuka bagis semua pihak.
Permintaan tersebut disampaikan Mahfud dalam konferensi pers monitoring pelaksanaan Pilkada yang ditayangkan melalui kanal Youtube BNPB, Pada Rabu, 9 Desember 2020.
"Agar tidak terjadi keributan saya minta agar dibuka akses, akses ke media massa, dibuka akses ke pemantau, dibuka akses ke quick count, buka aja, yang penting tertib dijaga, agar kita tidak dianggap tertutup, pokoknya terbuka aja," kata Mahfud, dikutip mantrasukabumi.com dari PMJNews pada 10 Desember 2020.
"Kalau ada yang curang diberitakan saja, itu biasa. Ini negara demokrasi," sambungnya.
Baca Juga: Awas, Gejala Baru Covid-19 Saat Ini adalah Sakit Mata, Berikut Penjelasannya
Baca Juga: Ini Deretan Artis yang Ikut Bertarung di Pilkada 2020
Menurut Mahfud, dalam peraturannya pun proses penghitungan suara memang harus dilakukan secara terbuka. Keterbukaan juga untuk menghindari polemik hasil pilkada.
"Kan memang aturannya terbuka, dihitungnya terbuka, papannya terbuka. Tapi ketika dihitung, ditabulasi dan sebagainya itu supaya terbuka," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Mahfud juga meminta semua pihak terkait untuk tetap waspada pasca-pencoblosan. Menurut dia, setidaknya masih ada dua tantangan yang bakal dihadapi.
Tantangan pertama, terkait penyebaran Covid-19. Kedua adalah potensi munculnya ketidakpuasan pasangan calon terhadap hasil Pilkada.
"Di daerah tertentu ini sampai menimbulkan kekerasan fisik, tapi di daerah lain, ada yang menempuh pengadilan. Oleh sebab itu juga harus diantisipasi dari sekarang," tukasnya.**
