Network
Ahli tata negara tersebut juga mengatakan bahwa hal tersebut karena memang menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi tersebut tidak mengungkap kejadian secara spesifik, serta bersifar normatif.
“Karena memang tidak mengungkapkan kejadian yang spesifik, dan bersifat normatif,” jelas Refly.
Refly Harun juga mengatakan bahwa pernyataan press release kemungkinan tidak dibuat langsung oleh Presiden Jokowi, serta belum tentu disetujui oleh Presiden Jokowi.
Dirinya juga menyebut bahwa bisa saja pernyataan tersebut dibuat oleh pihak Sekretariat Negara (Setneg) atau Staf Khusus Presiden.
Baca Juga: Mengejutkan, Ini Jawaban Hotman Paris Hutapea Saat Diminta Bantu Habib Rizieq Shihab
“Pertama, bentuknya adalah press release, yang artinya tidak keluar dari mulut Presiden Jokowi sendiri, dan siapa pun tahu press release tidak dibuat langsung oleh Presiden Jokowi, belum tentu juga tidak di-ACC oleh Presiden Jokowi bisa saja hanya selevel Setneg atau Staf Khusus Presiden,” kata Refly Harun.
Sebelumnya, pada video press release yang diterbitkan oleh kanal YouTube Kementerian Sekretariat Presiden RI pada Minggu, 13 Desember 2020, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka dari itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan, untuk melindungi bangsa dan negara.
“Ini perlu saya tegaskan bahwa negara kita Indonesia ini adalah negara hukum,” kata Jokowi.
“Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan, untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara,” lanjutnya, seperti dilihat mantrasukabumi.com dari kanal YouTube Kementerian Sekretariat Presiden RI pada Senin, 14 Desember 2020.
Baca Juga: Teddy Gusnaidi Serang Fadli Zon: Apakah Ini Cara Menyerang dan Mempermalukan Prabowo?
