Baca Juga: ILC Pamit, Aa Gym Marah Mendidih ada Pejabat Mencuri: Jahat dan Sangat Terkutuk Perbuatannya!
"Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup ruang bagi terjadinya korupsi dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi," imbuhnya.
Jokowi menyampikan pemerintah saat ini tengah melakukan pembenahan sistem untuk menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Mulai dari pelaksanaan e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya.
Sistem-sistem itu, memerlukan dukungan pengawasan yang efektif. Baik oleh pengawas internal pemerintah maupun pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasinya.
Baca Juga: Prabowo Subianto Kumpulkan Para Jenderal TNI di Jakarta, Siapkan Tim Strategis Industri Pertahanan
Baca Juga: Mantan Ketua MK 'Tampar' Fahri Hamzah dan Hidayat Nur Wahid, Mahfud MD: MA Adil Terus Ya?
"Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan, namun orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi," tukasnya.***