Network
"Harus kita lihat alasan kekuasaan, memeang ada soal Covid-19 tapi dari awal kita mengerti intensif untuk mempersoalkan ketidakadilan Habib Rizieq oleh teman-teman FPI itu didukung secara batin oleh rakyat," terang Rocky Gerung.
Rocky Gerung menuturkan, bisa saja pemerintah mencegah datangnya massa aksi 1812. Akan tetapi, dengan tegas dia mengatakan pemerintah tidak bisa menghindari hadirnya tuntutan keadilan.
Baca Juga: Demo 1812 Politisi Partai PDI Perjuangan Minta Tolong pada Polisi, Dewi Tanjung: Tindak Secara Hukum
Baca Juga: Tak Hanya Picu Kanker Payudara, Ternyata Inilah 5 Bahaya Main HP di Tempat Gelap
"Jadi yang bisa dicegah adalah hadirnya manusia di Monas, bukan hadirnya tuntutan keadilan. Itu orang bisa cari cara lain mengepung kekuasaan untuk online. Berkumpul tidaknya bukan soal orang, tapi pengertian baru soal ketidakadilan. Secara etis masyarakat menganggap ditutup tdk akan menghalangi kita masuk lewat online," terang Rocky Gerung.
Kemudian Rocky Gerung menyindir pemerintah yang mengundang tenaga Brimob. Dia membenturkannya dengan instruksi Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut kuota kerja dari rumah sebesar 75 persen.
"Sebetulnya tau ada mobilisasi massa maka kekuasaan memobilisasi Brimob. Sekarang kenapa kok brimob boleh masuk Jakarta padahal ada Covid-19?" tandas Rocky Gerung.***
