Wakil Presiden Ma'ruf Amin: Partai Politik Bukan untuk Tunggangan Kepentingan Kelompok Tertentu

- 20 Desember 2020, 16:34 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin: Partai Politik Bukan untuk Tunggangan Kepentingan Kelompok Tertentu
Wakil Presiden Ma'ruf Amin: Partai Politik Bukan untuk Tunggangan Kepentingan Kelompok Tertentu /Setneg.go.id

MANTRA SUKABUMI – Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat penutupan Muktamar IX Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara daring di Jakarta, Wapres mengungkapkan harapanya kepada partai politik.

Harapan yang dikemukakan oleh Wapres Ma’ruf Amin dalam acara tersebut bahwa partai politik baik itu yang berbasis Islam maupun partai non-Islam harus bisa berperan menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Harapan lain yang dikemukakan oleh Wapres Ma’ruf Amin yaitu mengingatkan bahwa partai politik bukan untuk dijadikan tunggangan kepentingan tertentu atau kepentingan kelompok.

Baca Juga: Kampanye ShopeePay Rp1 Cetak Rekor Baru, Lebih dari 100.000 Voucher Terjual pada 12 Menit Pertama

Baca Juga: Berbagi Foto dan Video serta Harapan di 2021, Warga Wuhan Kenang Saat Terkunci Wabah Corona

"Kita berharap agar partai politik tidak hanya dijadikan tunggangan atau kendaraan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi masing-masing guna memperoleh manfaat dan maslahat yang sifatnya pribadi. Tetapi partai hendaknya digunakan sebesar-sebesarnya untuk kemaslahatan umat dan bangsa," kata Ma’ruf Amin seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Antaranews pada Minggu, 20 Desember 2020.

Dalam konteks demokrasi, lanjut Wapres Ma’ruf Amin, partai politik harus berperan dalam menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai bangsa majemuk dengan berbagai perbedaan dan keberagaman masyarakat.

"Sebagai bangsa yang besar dan majemuk, perbedaan dan keberagaman adalah sumber kekuatan kita," ujarnya.

Partai politik juga diharapkan untuk proaktif dalam mengedepankan musyawarah dan dialog dalam membangun konsensus.

Ia menambahkan bahwa musyawarah harus dijadikan mekanisme baku dalam menyelesaikan perbedaan pendapat atau persoalan bangsa lainnya.

"Saya yakin apabila peran ini dilakukan oleh semua partai politik, maka banyak persoalan yang kita hadapi dapat kita selesaikan dengan solusi yang terbaik. Saya yakin mekanisme ini adalah salah satu esensi dari demokrasi Pancasila," katanya.

Baca Juga: Soroti Kunjungan Ke FPI di Jakarta dan RSS India, Budiman Sudjatmiko: Jerman Jangan Konyol!

Baca Juga: Berikut Link Cek Sendiri Daftar Penerima dan Cara Pencairan BSU Kemenag Rp1,8 Juta

Penyelenggaraan Muktamar IX PPP berpusat di Makassar dan diikuti secara virtual di sembilan kota besar lain, yakni Medan, Padang, Palembang, Banten, Bogor, Semarang, Surabaya, Samarinda dan Manado.

Dalam Rapat Paripurna VII Muktamar IX PPP, Suharso Monoarfa, yang merupakan calon tunggal ketua umum PPP, terpilih secara aklamasi untuk menjabat sebagai Ketua Umum PPP periode 2020-2025.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP menggantikan Romahurmuziy yang tersandung kasus suap di lingkungan Kementerian Agama.***

Editor: Emis Suhendi

Sumber: antaranews


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah