Network
MANTRA SUKABUMI - Menjelang vaksinasi yang akan segera dilaksanakan usai vaksin COVID - 19 telah lulus uji BPOM, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil atau sering disapa Kang Emil mengajak para Ulama dan Kiyai di Jabar untuk ikut jadi penerima vaksin yang pertama.
Sebelumnya Presiden Jokowi telah memutuskan untuk menggratiskan vaksin COVID - 19 bagi seluruh warga negara Indonesia. Vaksin yang nanti akan digunakan adalah vaksin Sinovac, dan kabar baiknya hari ini telah lolos uji lab BPOM dan diketahui kejelasan keefektifannya.
Namun dengan adanya berita bahagia ini tak serta merta menghilangkan ke was - wasan masyarakat, nyatanya masih banyak yang masih takut dan hawatir. Untuk itu, Ridwan Kamil meminta Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar berkolaborasi dengan para ulama atau tokoh agama guna menyukseskan vaksinasi COVID-19 di Jabar.
Baca Juga: Nikmati Mudahnya Belanja Online di Merchant Baru ShopeePay
Baca Juga: Setelah Anies Baswedan dan Khofifah, Kini Giliran Gubernur Jabar Ridwan Kamil Sampaikan Duka Cita
"Arahan saya, ulama ikut divaksin yang pertama, (misalnya) Ketua MUI, Ketua PWNU, dan Muhammadiyah (Jabar), mewakili mayoritas masyarakat Muslim di Jabar. Tolong dilobi secara khusus, kalau berkenan akan sangat baik," kata Kang Emil seusai memimpin Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di Mapolda Jabar, Kota Bandung, dikutip mantrasukabumi.com dari laman ANTARA pada senin 11 Januari 2021.
Ridwan Kamil berharap dengan mengajak alim ulama, semata-mata bisa meyakinkan bahwa seluruh pihak agar bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan yang sangat penting sebagai solusi satu-satunya sementara ini untuk menurunkan COVID-19 di Indonesia.
Adapun berdasarkan arahan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari 1,2 juta vaksin yang disiapkan pemerintah pusat pada Tahap I Termin I, Provinsi Jabar mendapat alokasi 97.080 dosis.
Rencananya, vaksinasi pertama kali dilakukan di tujuh daerah yakni Kota Bandung, Bekasi, Bogor, Depok, dan Cimahi, serta Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, mulai 14 Januari 2021 bagi SDM fasilitas pelayanan kesehatan serta 10 pejabat publik esensial.
