Network
MANTRA SUKABUMI - Ada beberapa pesan yang disampaikan dan dilampirkan oleh ketua komisi A DPRD DKI Jakarta terkait PSBB.
PSBB yang diselenggarakan pada Januari sampai Februari di daerah Jawa Bali tersebut menyampaikan beberapa aspek yang perlu ditingkatkan pada PPKM tersebut.
Dalam hal ini, pesan tersebut disampaikan langsung oleh akun @PDemokrat pada Senin 25 Januari 2021.
Baca Juga: Shopee SMS Tiba, Waktunya Belanja Bulanan Murah dengan Gratis Ongkir Rp0 dan ShopeePay Deals Rp1!
Baca Juga: Tanggapi Sikap Ambroncius terhadap Natalius Pigai, Das’ad Latif: Jangan Hina Ciptaan Tuhan
Terkait dengan pelaksanaan PSBB Jawa Bali tersebut, ada beberapa saran yang sekiranya perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat, seperti dikutip mantrasukabumi.com dalam unggahan akun Twitter @PDemokrat pada Senin 25 Januari 2021.
1. Lanjutkan kebijakan menutup sementara masuknya WNA ke wilayah Indonesia yang akan berakhir diperhatikan oleh Pemerintah Pusat, yakni; pada tanggal 14 Januari 2020 mendatang untuk memastikan tidak terjadinya penularan varian COVID-19 di Indonesia. Selain itu, lakukan pemantauan terhadap WNA yang sudah terlanjur masuk ke Indonesia sebelum dilakukan penutupan.
2 Sesuai dengan PP Nomor 21 Tahun 2020, pasal 4 ayat 3 Pembatasan Kegiatan dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Oleh karena itu. Program Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) harus dipastikan dapat diterima oleh seluruh penduduk yang berada pada wilayah yang menerapkan PSBE
3. Kementerian Sosial harus bekerja keras dalam waktu singkat untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan sosial yang meliputi: kualitas penerima bantuan, transparansi, maupun pemutakhiran Dengan demikian, efektivitas penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran, tepat guna, serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi.
4. Jaga kecukupan dan keterjangkauan harga dari bahan-bahan kebutuhan pokok, khususnya di daerah yang melaksanakan PSBB
5. Berikan relaksasi yang diperlukan bagi dunia usaha yang pasti akan sangat terpukul oleh kebijakan PSBB.
6. Berikan dukungan anggaran bagi daerah yang melaksanakan PSBB secara lebih memadai dengan mengalihkan anggaran dari proyek-proyek infrastruktur yang belum terlalu mendesak.
7. Bangun Sense of Crisis masyarakat bahwa kondisi pandemi COVID-19 pada kenyataannya masih belum dapat dikendalikan. Apalagi ada kecenderungan masyarakat menjadi abal menerapkan protokol kesehatan setelah adanya rencana program vaksinasi dari pemerintah. Pengumuman perkembangan kasus-kasus baru dan hal-hal lain seperti yang dilakukan pada saat awal pandemi pertu dilakukan kembali sehingga kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan.
8. Perbaiki pendataan kasus COVID-19 serta data angka kematian COVID-19 sesuai dengan standar dari WHO. Jangan sampai menyembunyikan angka sebenarnya dengan melaporkan kasus dan kematian COVID-19 lebih rendah dari kenyataannya atau under reporting Dengan adanya data yang valid maka besaran masalah dapat diketahui secara pasti sehingga dapat diambil langkah- langkah dan keputusan yang tepat.
9 Perketat penerapan protokol kesehatan dan pengawasan warga yang masuk ke pulau Jawa - Bali maupun pergerakan antar daerah di Jawa - Bali, baik melalui jalur darat, laut dan udara. Khusus pengawasan jalur darat perlu menjadi perhatian serius karena adanya kendala teknis untuk melakukan pembatasan mobilitas.
10. Kapasitas Rumah Sakit untuk penanganan pasien COVID-19, khususnya ketersediaan ruang ICU/HGU serta tenaga kesehatan perlu ditingkatkan dalam waktu singkat. Perlu dipikirkan untuk memobilisasi sementara tenaga kesehatan pada daerah-daerah dengan tingkat penularan COVID. 19 yang masih rendah atau minta dukungan tenaga kesehatan dari negara sahabat yang sudah dapat mengendalikan pandemi COVID-19.
11. lokasi isolasi mandiri perlu diperbanyak secara signifikan dengan memanfaatican hotel, wisma dan tempat penginapan lainnya
12, Perbanyak ketersediaan laboratoriun untuk melakukan tes Swab PCR/And Gen di seluruh daerah yang menerapkan PSBB sehingga kasus positif dapat lebih cepat diketahui sehingga mempermudah untuk melakukan tracing dan membatasi penularannya.
13. Perbanyak test Swab PCR/Anti Gen di daerah-daerah yang melaksanakan PSBB maupun daerah yang tidak menjalankan PSBB, sehingga rasio test yang ideal sesuai dengan standar WHO dapat dipenuhi selama ini jumlah testing Swab PCR hanya terkonsentrasi di kota-kota besar saja.
14. Lakukan perbaikan contact tracing dengan mengatasi kendala di lapangan terkait kurangnya tenaga
dan resistensi dari masyarakat 15. Tingkatkan pengawasaan di lokasi-lokasi rawan kerumunan terutama di pasar, faisilicas public dan tempat keramaian dengan melibatkan Satpol-PP. dan TNI/POLRI.
16. Gerakan 3 M perlu dibangun secara massif, dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat sampai tingkat akar rumput (RT/RW) untuk mengawasi dan mengkampanyekan Gerakan 3 M serta mensosialisasikan PHBS. Berikan dukungan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan
17. Program Vaksinasi perlu dikampanyekan dengan lebih baik dalam rangka melawan kontra narasi yang dibangun untuk menolak program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah. Berikan prioritas vaksin bagi tenaga kesehatan dan kelompok usia rentan, khususnya di daerah dengan tingkat penularan COVID-19 yang sangat tinggi.***
