Network
Pria yang kini menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat tersebut mengungkapkan, pimpinan dan kader Demokrat yang melapor kepada pihaknya merasa tidak nyaman, dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat.
Baca Juga: Ditanya Soal Wasiat Mbah Moen Tentang Habib Rizieq, Nusron Wahid Ungkap Hal Penting Ini
Lebih lanjut, AHY menuturkan bahwa ajakan dan permintaan dukungan penggantian paksa Ketua Umum Partai Demokrat itu dilakukan melalui telepon dan pertemuan langsung.
“Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” jelasnya.
“Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketua Umum Partai Demokrat yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB),” sambung AHY.
Disampaikan oleh AHY bahwa berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB pelaku gerakan upaya paksa ambil alih kepemimpinan Partai Demokrat tersebut menargetkan 360 orang para pemegang suara.
Baca Juga: Bocoran Sinopsis Buku Harian Seorang Istri 1 Januari 2021, Akankah Masa Lalu Alya Terungkap?
Selain itu, AHY juga menyebut bahwa 360 orang pemegang suara tersebut harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang, yang menurutnya dalam jumlah yang besar.
“Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya,” pungkas AHY.***
