Network
MANTRA SUKABUMI – Mardani Ali Sera selaku Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtra (PKS) akhir-akhir ini menyoroti kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil.
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN ini mengenain Sertifikat Tanah Elektronik, yang bertujuan merubah dari konvensional ke digitalisasi, akan tetapi hali ini menuai kontroversi.
Menurut Mardani Ali Sera, Pemerintah sangat perlu untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai mekanisme dan dokumen untuk penyelenggaraan hal ini, karena ditakutkan terjadi seperti halnya E-KTP.
Baca Juga: Brand Lokal Favorit Masyarakat Kini Hadir Jadi Merchant Baru ShopeePay
Baca Juga: Prabowo Subianto: Kita Akan Berangkat Telanjang, Tidak Ada yang Bisa Kita Bawa
Maka dari itu Mardani Ali Sera Berharap kebijakan Sertifikat Tanah Elektronik, nasibnya tidak ingin terulang kembali seperti proyek E-KTP yang harus tersangkut kasus korupsi sehingga implementasinya mesti akuntabel, oleh sebab itu harus dilaksankan secara transparan.
"Kita semua berharap penyelenggaraannya dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan seluruh pihak terkait," cuit Mardani Ali Sera seperti dikutip mantrasukabumi.com dari @MardaniAliSera pada Jumat, 5 Februari 2021.
Pemerintah perlu menjelaskan kpd publik spt apa bentuk dokumen&mekanisme penyelenggaraannya. Kt semua brhrp penyelenggaraannya dilaksanakan scr transparan dgn melibatkan seluruh pihak terkait,sehingga tdk mengulangi kesalahan spt dlm penyelenggaraan E-KTPhttps://t.co/yzYKRpPG7T— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) February 5, 2021
"Sehingga tidak mengulangi kesalahan seperti dalam penyelenggaraan E-KTP," cuit Mardani Ali Sera.
Seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Antaranews pada 5 Februari 2021, untuk meminimalisir terulang kejadina seperti E-KTP maka seluruh kebijakan digitalisasi pertanahan harus didukung dengan jumlah dan kopentensi SDM serta pengembangan teknologi informasi BPN sampai tingkat bawah.***
