Network
MANTRA SUKABUMI - Isu mengenai revisi Undang-undang Informasi dan Telekomunikasi (UU ITE) terus menjadi pembahasan publik semenjak Presiden Jokowi mengeluarkan statemennya pada tanggal 15 Februari 2021 lalu.
Saat itu Presiden Joko Widodo menyampaikan "akan mengajak Dewan Perwakilan Rakyat bersama sama merevisi UU ITE, jika aturan itu dirasa tak dapat memberikan rasa keadilan, karena disini hulunya," ucap Presiden kala itu.
Pernyataan Presiden tersebut menimbulkan reaksi berbeda dikalangan masyarakat, termasuk bawahan Presiden.
Baca Juga: Jajan di Kantin hingga Staycation di Hotel, ShopeePay Hadirkan Cashback 30%
Baca Juga: Menhan Marah Gebrak Meja: Saudara Tidak Usah Ikuti Prabowo Subianto
Hal tersebut membuat salah satu Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Hidayat Nur Wahid angkat bicara.
"Kok bisa para menteri merespons berbeda beda keinginan @Jokowi untuk merevisi UU ITE, aneh.. bukankah yang ada visi Presiden, dan bukan visi Menteri?. Bukankah mereka pembantu Presiden dan bukan penyanggahnya?. Lebih aneh lagi kalau Presiden lebih mengikuti maunya para pembantunya," ucap Hidayat NUr Wahid, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter @hnurwahid pada Jumat, 19 Februari 2021.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo berbicara, tidak ingin implementasi dari UU ITE akan menimbulkan rasa ketidakadilan.
"UU ITE awalnya untuk menjaga ruang digital di Indonesia agar lebih bersih, sehat, beretika, serta dapat dimanfaatkan secara produktif," ujar Joko Widodo.
Baca Juga: Kabar Duka Datang dari Presenter Raffi Ahmad, Tya Ariestya: Inna lillahi wa Innailaihi Ro'jiun
