Network
MANTRA SUKABUMI - Partai Demokrat semakin memanas, Andi Arief tiba-tiba meminta Menko Polhukam Mahfud MD menghentikan langkah Moeldoko.
Andi Arief memohon Mahfud MD untuk melarang perbuatan KSP Moeldoko yang dinilainya melanggar hukum.
Permintaan Andi Arief tersebut diungkapkan melalui akun twitter pribadinya pada 4 Maret 2021.
Baca Juga: Kamu Senang Shopping? Coba Cari Tahu Tipe yang Manakah Kamu
Baca Juga: Moeldoko Berangkat ke KLB, Andi Arief: Mudah-mudahan Jokowi dan Mensesneg Juga Mahfud MD Tak Tahu
"Pak Prof @mohmahfudmd yang saya hormati, meski ada keterlibatan KSP Moeldoko dlm kudeta Demokrat besok, saya harap Pak Prof larang perbuatan melanggar hukum Pak Moeldoko," cuit Andi Arief seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @Andiarief__ pada Kamis, 4 Maret 2021.
Pak Prof @mohmahfudmd ysh, meski ada keterlibatan KSP Moeldoko dlm kudeta Demokrat besok, saya harap Pak Prof larang perbuatan melanggar hukum Pak Moeldoko. Dasarnya langgar UUD, UU kepartaian dan AD ART partai yg disahkan negara. Karena Pak Jokowi sudah gak mau dengar lagi.— andi arief (@Andiarief__) March 4, 2021
Bukan tanpa alasan, Andi Arief mengungkapkan, bahwa KLB yang akan dilaksanakan besok melanggar UUD, UU Kepartaian dan AD ART.
"Dasarnya langgar UUD, UU kepartaian dan AD ART partai yg disahkan negara," tuturnya.
Andi Arief mengatakan bahwa Presiden Jokowi selaku pimpinan yang membawahi KSP sudah tidak mau mendengar lagi soal ini.
Baca Juga: 6 Kebiasaan Buruk Penyebab Wajah Terlihat Tua, Nomor 3 Meski Diwaspadai
"Karena Pak Jokowi sudah gak mau dengar lagi," ucapnya.
Dirinya pun memberikan gambaran sebuah dampak yang akan ditimbulkan dari tindakan pengambilalihan partai secara ilegal yang bisa menimbulkan korban dan bahkan pertumpahan darah.
"Dalam catatan pengambilalihan ilegal partai, saya dan Pak Prof @mohmahfudmd sama-sama mengetahui bisa berdampak timbulkan korban dan pertumpahan darah," ujarnya.
Dalam catatan pengambilalihan ilegal partai, saya dan Pak Prof @mohmahfudmd sama-sama mengetahui bisa berdampak tmbulkan korban dan pertumpahan darah. Sudah banyak kajian disertasi soal ini. Upaya ugal2an Pak Moeldoko ini berpotensi sama, tidak harus empirisme untuk menjawabnya.— andi arief (@Andiarief__) March 4, 2021
"Sudah banyak kajian disertasi soal ini," katanya menambahkan.
Andi Arief menilai upaya ugal-ugalan yang dilakukan KSP Moeldoko itu berpotensi sama.
"Upaya ugal-ugalan Pak Moeldoko ini berpotensi sama, tidak harus empirisme untuk menjawabnya," ucapnya.
Baca Juga: Jokowi Cabut Perpres Miras, Natalius Pigai: Karena Saya Bungkam Buzzer, Kemampuan Saya Lebih Brilian
Sebelumnya, Yan Harahap mengatakan bahwa fakta keterlibatan Moeldoko dalam KLB bukanlah sebuah isapan jempol.
"Fakta keterlibatan Moeldoko, bukan isapan jempol," cuit Yan Harahap seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @YanHarahap pada Kamis, 4 Maret 2021.
Fakta keterlibatan Moeldoko, bukan isapan jempol. Namanya terdaftar sbg tamu di Hotel The Hill Sibolangit. Acara disebut sbg acara GAMKI, tp dlm daftar tamu semua adlh nama2 ‘gerombolan GPK-PD’ penggagas KLB ilegal. Apa Pak @jokowi akan diam sj melihat perilaku bawahannya ini? pic.twitter.com/p3FeRr0sYA— ???????????? ????. ℍ???????????????????????? (???? ???? ????) (@YanHarahap) March 4, 2021
Pernyataan itu dibuktikan Yan Harahap dengan daftar nama tamu yang tercantum di Hotel The Hill Sibolangit.
"Namanya terdaftar sbg tamu di Hotel The Hill Sibolangit," tulisnya.
Yan Harahap menyebut bahwa acara tersebut tertulis atas nama GAMKI (Gerakan Angk Muda Kristen Indonesia), namun yang hadir adalah penggagas KLB ilegal.
"Acara disebut sbg acara GAMKI, tapu dalam daftar tamu semua adalah nama-nama ‘gerombolan GPK-PD’ penggagas KLB ilegal," katanya.
Dirinya mempertanyakan sikap Jokowi atas prilaku Moeldoko yang merupakan bawahan Presiden.
"Apa Pak @jokowi akan diam saja melihat perilaku bawahannya ini?," ujarnya.
Baca Juga: BLT UMKM Kembali Dilanjutkan, Pastikan Status Penerima BPUM Via BRI, Begini Cara Cek Online di eform.bri.co.id
"Sekali lagi kami tanyakan, apa Pak @jokowi akan diam saja melihat perilaku bawahannya ini?," ucapnya.
Bahkan lebih lanjut Yan Harahap menilai bahwa Jokowi merestuinya.
"Atau, apakah Bapak ‘merestuinya’? Tentu, hak Bapak untuk tidak menjawab, tetapi hak publik juga untuk ‘menilai’," pungkasnya.***
