Network
MANTRA SUKABUMI - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya menyoroti kisruh Partai Demokrat usai KLB Dali Serdang.
Dalam KLB tersebut KSP Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui pemilihan berdiri peserta KLB.
Yunarto Wijaya menilai bahwa masalah KLB tersebut adalah urusan internal Partai Demokrat.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Namun, Yunarto Wijaya atau yang akrab disapa Mas Toto menyebut ada hal yang jauh lebih penting ketimbang urusan internal Partai Denokrat.
"Yang jauh lebih penting dari urusan internal partai demokrat," cuit Yunarto seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @yunartowijaya pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Yang jauh lbh penting dari urusan internal partai demokrat, alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh merangkap Ketua Umum Partai.. menteri saja seeloknya bukan pengurus partai, apalagi Kepala KSP yang jelas2 mewakili wajah kepala pemerintahan/negara...— Yunarto Wijaya (@yunartowijaya) March 6, 2021
Mas Toto menilai alangkah baiknya jika seorang Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak merangkap jabatan.
"Alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh merangkap Ketua Umum Partai," katanya.
Malah katanya Menteri saja sebagusnya bukan sebagai pengurus partai, apalagi seorang Kepala KSP yang jelas mewakili wajah kepala pemerintahan.
"Menteri saja seeloknya bukan pengurus partai, apalagi Kepala KSP yang jelas2 mewakili wajah kepala pemerintahan/negara," tuturnya.
Sebelumnya, Pengamat Politik, Pangi Syarwi, S.I.P., M.I.P. memberikan tanggapan juga terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang dilaksanakan di Dali Serbang Sumatera Utara itu.
Pangi Sarwi mengatakan KLB Demokrat itu mencatat sejarah baru yang lebih jorok ketimbang masa orde baru.
Tanggapan Pangi Sarwi tersebut sebagaimana diungkapkan dirinya melalui akun twitter pribadinya pada 5 Maret 2021.
"Sejarah lebih jorok dibandingkan orde baru," cuit Pangi Sarwi seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun twitter @pangisyarwi1 pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Baca Juga: Soal KLB Partai Demokrat, Anissa Pohan: Keadilan Sudah Lama Pergi dan Tidak Pernah Kembali
Baca Juga: SBY, AHY dan Demokrat Remuk oleh KLB, Seolah Senasib Nama Gus Dur dan PKB pun Ikut Mencuat
Menurutnya, baru kali ini sebuah partai diambilalih oleg seseorang yang bukan kader, sekaligus merupakan pejabat aktif bawahan Presiden.
Sejarah lebih jorok dibandingkan orde baru, baru kali ini partai diakusisi yang bukan kader partai, sekaligus orang bawahan presiden yang namanya KSP itu, awalnya ngak ngaku,, tapi beliau inner circle istana, ada ngak sk KLB/munaslub yang tak ditanda tanggani kemenkumham? Rusak— ???????????????????? ????????????????????????_???????????????????????????????? (@pangisyarwi1) March 5, 2021
"Baru kali ini partai diakusisi yang bukan kader partai, sekaligus orang bawahan presiden yang namanya KSP itu, awalnya ngak ngaku," tulisnya.
Pangi Sarwi mengatakan bahkan yang paling rusak lagi, hampir setiap KLB atau Munaslub SKnya dikeluarjan oleh Kemenkumham.
"Tapi beliau inner circle istana, ada ngak sk KLB/munaslub yang tak ditanda tanggani kemenkumham? Rusak," pungkasnya.***
