Sederet Alasan yang Bawa Presiden Jokowi Harus Bersikap, KSP Moeldoko atau AHY Putra SBY

MANTRA SUKABUMI – Orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi) ungkap beberapa alasan untuk memastikan bagaimana seorang Presiden Jokowi harus mengambil sikap terkait konflik internal di Partai Demokrat yang melibatkan orang-orang dekat dirinya.

Sikap Jokowi ini disampaikan Ketua Umum (Ketum) Arus Bawah Jokowi (ABJ), Michael Umbas yang mengaku sebagai orang yang sangat mengenal sosok Jokowi, baik secara pribadi maupun kemana arah kepentingan Jokowi ke depan.

Untuk itu, adanya dualisme kepemimpinan yang terjadi pada Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga putra dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Moeldoko yang saat ini menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

Baca Juga: Kamu Senang Shopping? Coba Cari Tahu Tipe yang Manakah Kamu

Baca Juga: Setelah Minta KSP Moeldoko Dipecat, Kabar Duka Langsung Selimuti Jimly Asshiddiqie: Innalilahi

"Presiden tentu tidak akan campur tangan, dan sangat memahami bahwa ini adalah isu internal," kata Ketum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.
 
Menurut Michael, sejak awal seakan-akan ada upaya untuk menarik Jokowi terlibat dalam polemik Partai Demokrat. Misalnya, hanya karena Moeldoko menjabat kepala staf kepresidenan.
 
"Sejak awal ada upaya menarik Pak Jokowi masuk dalam kemelut di Partai Demokrat. Jangan hanya karena Moeldoko memegang jabatan kepala staf kepresidenan, lalu seolah-olah Pak Jokowi ikut terlibat," katanya, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari Antara pada Rabu, 10 Maret 2021.
 
Michael menuturkan, meski AHY telah bersurat kepada Presiden Jokowi pada awal Februari 2021 yang isinya mengenai kabar keterlibatan Moeldoko dalam pengambilalihan kepemimpinan di PD, namun kata Michael, surat itu tidak direspons presiden.

Baca Juga: Diusianya yang Tak Lagi Muda, Ternyata Prabowo Subianto Menguasai Sistem Senjata Angkatan Laut dan Darat
 
"Surat dari AHY saja tidak direspons Pak Jokowi. Bagi kami, Pak Jokowi sudah sangat proporsional. Tidak mungkin ada perintah atau apapun bentuknya untuk meminta Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY," tuturnya.
 
Menurut Michael, Jokowi tidak akan mengingkari diri sebagai sosok yang ingin demokrasi di Indonesia semakin maju.
 
"Apalagi, Pak Jokowi kan presiden dari seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi kan sumbernya dari rakyat. Jadi, bukan tipikal Pak Jokowi ikut campur urusan internal partai politik. Sama sekali tidak," kata Michael.

Terlebih, ujarnya, Jokowi sangat menghormati figur ayah dari AHY, yaitu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca Juga: KPK Bongkar Mafia Tanah di DKI, Habib Husin : Jangan Karena Sepupu Novel Baswedan Anies Tidak Diperiksa

Baca Juga: Mengejutkan, Ternyata Prabowo Subianto Kuasai Taktik Divisi untuk Berperang

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

A post shared by Mantra Sukabumi (@mantrasukabumi)