Network
MANTRA SUKABUMI - Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko akhir-akhir ini namanya sering diperbincangkan diberbagai media, masyarakat dan elit politik lainnya.
Nama Moeldoko dikaitkan dengan salah satu partai ternama di Negeri ini yaitu Paratai Demokrat yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pasalnya Kepala Staf Kepresidenan ini melakukan kudeta terhadap anak sulungnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Namun dibalik perseteruannya tersebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melakukan pertemuan dengan salah satu negara maju di Asia guna membahas ekspansi investor.
Baca Juga: Kamu Senang Shopping? Coba Cari Tahu Tipe yang Manakah Kamu
Baca Juga: Wajib Tahu, Ternyata Lama Ruku dan Sujud Rasulullah SAW Sama dengan Saat Berdirinya
Dalam sebuah kesempatannya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melakukan pertemuan secara daring bersama perwakilan dari Japan External Trade Organization (JETRO) Indonesia untuk membahas rencana ekspansi investor Jepang di Indonesia.
Pihak Moeldoko melakukan pertemuan dengan JETRO ini di Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, pada Senin, 15 Maret 2021, Ia mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah bekerja keras untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi Covid-19.
“Beberapa upaya tersebut di antaranya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga program vaksinasi. Harapannya persoalan ekonomi segera bangkit sehingga daya beli masyarakat meningkat,” kata Moeldoko, sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari Antarnews pada Senin, 15 Maret 2021.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kepada pihak JETRO yang merupakan sebagai badan organisasi yang terkait dengan pemerintah Jepang, yang bekerja untuk mempromosikan hubungan perdagangan dan investasi antara Jepang dengan negara-negara lain di dunia.
Baca Juga: Gibran Digadang-Gadang Jadi Ketum KNPI, Rocky Gerung: Jika Terpilih Sama Saja dengan Moeldoko
Kepada JETRO pula, Moeldoko yang didampingi Staf Khusus Kantor Staf Presiden (KSP) Arif Budi Hardono, Deputi III KSP Panutan S. Sulendrakusuma beserta para tenaga ahli Deputi III KSP dari Kepada KSP menyinggung adanya stimulus bagi korporasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diberikan melalui program PEN.
Selain itu, belum lama ini, pihak Pemerintah juga telah memberikan keringanan pajak untuk masyarakat dalam pembelian mobil dan rumah.
Selanjutnya, Moeldoko juga menjelaskan bagaimana kehadiran UU Cipta Kerja akan memberikan kemudahan bagi investor untuk datang ke Indonesia, sehingga bisa menjadi pengungkit ekonomi ke depan.
“Pastinya, upaya-upaya itu perlu kontribusi berbagai pihak. Pengusaha dan Pemerintah perlu terus berkomunikasi untuk melihat perkembangan isu yang ada. Sementara Jetro sebagai strategic partner antara swasta dan Pemerintah perlu menjaga eksistensinya dan bekerja sama dengan baik, terutama dengan KSP,” kata Moeldoko.
Baca Juga: Bikin Netizen Heboh, Giring Ganesha Buat Pernyataan Mengenai Jika Dirinya Terpilih Jadi Presiden
Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus KSP Arif Hardono mendorong JETRO untuk menjaga komunikasi yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.
“Apa yang kami sampaikan, terutama mengenai upaya pemulihan ekonomi ini juga perlu disampaikan. Apalagi, Pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp699 triliun untuk program PEN pada 2021 ini,” kata Arif.
Menanggapi kondisi ekonomi Indonesia saat ini, Perusahaan-perusahaan asal Jepang yang berbasis di Indonesia berencana untuk melakukan ekspansi dalam satu hingga dua tahun ke depan.
Salah satu alasannya, keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut bakal melesat pada tahun 2021 setelah pada 2020 anjlok terdampak pandemi Covid-19.
Data ini tertuang dalam hasil survei JETRO terhadap lebih dari 1.000 perusahaan Jepang di Indonesia.
Seperti disampaikan Presiden Direktur JETRO Indonesia Keishi Suzuki yang memaparkan, perusahaan asal Jepang di Indonesia melihat adanya peningkatan penjualan di dalam negeri maupun penjualan ekspor.
Meski begitu, Keishi menjelaskan, peningkatan upah buruh jadi salah satu isu yang menjadi perhatian para perusahaan asal Jepang tersebut.
“Terutama yang bergerak di bidang manufaktur. Mereka berharap Undang-Undang Cipta Kerja bisa memperbaiki situasi tersebut,” kata Keishi.***
