Kemudian Eko Patrio mewanti-wanti agar impor beras tidak menguntungkan sejumlah pihak.
“Saya rasa fenomena ini menggambarkan permasalahan utama kita saat ini, di mana kebutuhan masyarakat tidak terpetakan dengan jelas sehingga impor beras yang sudah dilakukan tidak dapat disalurkan karena di lapangan sudah tercukupi bahkan surplus.
"Jangan sampai kebijakan impor beras ini hanya menguntungkan segelintir pihak saja dan justru malah merugikan petani dan masyarakat luas,” jelasnya.
Diketahui, pemerintah mewacanakan impor 1 juta ton beras, dan Ombudsman RI menyoroti ada potensi maladministrasi dalam keputusan impor beras itu.***