Sebut Pemerintah Tak Terlibat, Nama KSP Moeldoko malah Tercatat di KLB Deli Serdang

- 29 Maret 2021, 08:55 WIB
Kepala Staf Presiden (KSP) sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko menjawab berbagai polemik terkait KLB Demokrat.
Kepala Staf Presiden (KSP) sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko menjawab berbagai polemik terkait KLB Demokrat. /Tangkapan layar Instagram.com/@dr_Moeldoko/

MANTRA SUKABUMI - Moeldoko dalam pemerintahan dikenal sebagai Kepala Staf Kepresidenan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yang mana nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akhir-akhir ini sering disebut sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Meskipun namanya sering disebutkan dalam KLB Partai Demokratis namun dalam survei menunjukkan dan percaya bahwa pihak pemerintah tidak terlibat dalam KLB Partai Demokrat.

Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay

Baca Juga: Ditengah Aksi Bom Bunuh Diri, Ferdinand Sentil Anies Baswedan yang Bungkam Masalah Insiden Terorisme

Hasil survei yang dilakukan oleh Charta Politika yang berlangsung pada 20-24 Maret 2021 menunjukkan 51,3 persen dari 1.200 responden yakin dalam survei tersebut membuktikan bahwa pemerintah tidak terlibat dalam kegiatan kongres luar biasa Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Menurut anda, apakah pemerintah Jokowi (Joko Widodo, Red) terlibat atau tidak terlibat dalam KLB Partai Demokrat terkait penunjukan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB ?" demikian pertanyaan survei, sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari ANTARA pada Senin, 29 Maret 2021.

Hasil survei tersebut ditujukan langsung oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia yaitu Yunarto Wijaya Charta Politika, saat peluncuran hasil survei, pada Minggu, 28 Maret 2021.

Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 2 Maret 2021: Andin dan Al Pergi Liburan Berdua Rayakan Anniversary

Dari jumlah survei tersebut, lebih dari 50 persen memilih opsi pemerintahan Joko Widodo tidak terlibat, sementara 15,7 persen responden memilih pilihan pemerintah terlibat, dan 33,1 persen sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Sementara itu, untuk pertanyaan terkait penerimaan masyarakat terhadap hasil pertemuan di Sibolangit pada 5 Maret, sebanyak 37,6 persen responden tidak setuju terhadap hasil KLB. Namun, 18,1 persen responden setuju, dan 44,3 persen lainnya memilih tidak menjawab atau tidak tahu.

Dari 1.200 responden yang diwawancarai oleh Charta Politika, 51,9 persen di antaranya mengaku mengikuti polemik Partai Demokrat.

Serta dalam survei tersebut menunjukan hanya 23,1 persen yang mengaku tidak tahu masalah di partai politik tersebut.

Baca Juga: Kapolri Nyatakan Pelaku Terorisme di Makassar Terkait JAD Di Filipina, Fahri: Jangan Sebut Jamaah Cukup Teror

Baca Juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit: Pelaku Bom Gereja Katedral Merupakan Jaringan JAD

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Mantra Sukabumi (@mantrasukabumi)

Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 29 Maret 2021: Lewat Pesan Suara, Mama Rosa Terima Andin dan Al Kembali

Halaman:

Editor: Fauzan Evan

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x