Network
MANTRA SUKABUMI – Pemerintah mengumumkan bahwa Pembelajaran Tatap Muka secara terbatas akan dilakukan pada tahun ajaran baru, bulan Juli 2021 mendatang. Keputusan ini diambil setelah Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri, ditandatangani.
Meskipun begitu mekanisme ini harus dipastikan setelah pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan divaksinasi COVID-19 secara lengkap. Dan berbagai aturan dijalankan, termasuk jika terjadi ada yang infeksi COVID-19 di sekolah.
Demikian ditegaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim saat pengumuman Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19 secara daring di Jakarta, Selasa, 30 Maret 2021.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Senior BIN: Ajaran Agama Gus Yaqut akan Jadi Senjata Mematikan untuk Terorisme dan Radikalisme
Dengan keluarnya SKB ini, kata Mendikbud, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama mewajibkan satuan pendidikan untuk menyediakan layanan pembelajaran tatap muka terbatas, dengan menerapkan protokol kesehatan.
Dilansir mantrasukabumi.com dari InfoPublik pada Selasa, 30 Maret 2021. Namun begitu, Nadiem menjelaskan, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masih tetap menjadi opsi untuk dilakukan, karena protokol kesehatannya itu maksimal kapasitas 50%.
“Jadi mau tidak mau, walaupun sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan untuk memberikan tatap muka terbatas, tapi masih harus melalui rotasi (sistem rotasi), sehingga harus menyediakan dua opsi, tatap muka dan juga pembelajaran jarak jauh,” papar Nadiem.
