Rocky Gerung: Survei Australia dan Washington Post Mengutuk Tindakan KSP Moeldoko yang Tak Etis

MANTRA SUKABUMI – Tokoh Filsuf Indonesia, Rocky Gerung ungkap survei Australia dan Amerika soal tindakan KSP Moeldoko.

Ungkapan Rocky Gerung tersebut adalah dalam rangka menjawab pernyataan Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin yang mempertahankan KSP Moeldoko dari pemecatan.

Ali Mochtar Ngabalin meminta agar Moeldoko tidak didesak mundur dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) usai polemik dualisme Partai Demokrat.

Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT

Baca Juga: Nama Presiden Jokowi Kian Melambung dan Publik Percaya Bahwa Indonesia Bisa Jadi Negara Maju Dipimpinnya

Namun begitu, Rocky Gerung sang Presiden akal segat itu menilai bahwa permintaan Ali Ngabalin tersebut cukup masuk akal.

Sebab, menurut Rocky, jika Moeldoko diberhentikan oleh Presiden Jokowi, maka Ali Ngabalin pun akan ikut ‘kehilangan kartu nama dan amplop gaji’.

Pernyataan tersebut diungkapkan Rocky Gerung dalam video yang diunggah di kanal YouTube miliknya pada Jumat, 02 April 2021.

“Masuk akal sih yang diminta oleh Ngabalin, karena kalau disurvei akhirnya Presiden bilang ya, dia diberhentikan saja, yang diberhentikan bukan cuma Moeldoko, Ngabalin juga kehilangan kartu nama kan,” kata Rocky Gerung, seperti dilihat mantrasukabumi.com dari video di kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Jumat, 02 April 2021.

Baca Juga: Waspada, Tak Hanya Perlambat Detak Jantung, Sering Makan Buah Pepaya Ternyata Dapat Timbulkan 3 Penyakit ini

Jadi pantas saja kata Rocky Gerung apabila Ali Ngabalin begitu resah dengan desakan mundur Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP itu.

“Kalau kehilangan kartu nama, artinya kehilangan amplop gaji atau amplop insentif-insentif. Yang resah justru saudara Ngabalin, karena buntutnya panjang,” sambungnya.

Selanjutnya, Rocky Gerung menilai bahwa Ali Mochtar Ngabalin langsung merespon dengan beranggapan bahwa Moeldoko akan dipecat, meski opini mengenai hal tersebut belum tersebar.

“Jadi respon dianya sudah dipecat, sebelum kuesioner disebar aja udah minta dipecat,” katanya.

Baca Juga: Belum 1 Tahun Jadi Saksi Pernikahan, Ketua DPRD DKI Jakarta Harus Lihat Istri Anak Sahabatnya Tak Bernyawa

“Sekarang ada orang dalam yang minta dipecat. Lho bagaimana jangan minta, orang udah putuskan kok jangan minta,” tegasnya.

Mengenai pernyataan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly yang menegaskan bahwa polemik dualisme Partai Demokrat telah usai.

Namun, Rocky Gerung menilai bahwa sudah timbul semacam penolakan terhadap keputusan hukum yang diambil oleh Kemenkumham itu.

“Jadi sudah timbul semacam penolakan terhadap keputusan hukum sekalipun, padahal hukumnya sudah bilang batal karena ketidaklengkapan,” jelasnya.

“Tapi sekali lagi, sensasi dari hukum itu kan dari ada dalam dimensi politiknya,” tambahnya.

Baca Juga: Tak Disangka Partai Baru Melesat Sedangkan PDIP dan Gerindra Alami Penurunan dalam Survei Elektabilitas Parpol

Selanjutnya, pengamat politik serta filsuf tersebut mengatakan bahwa seluruh dunia telah mengutuk aksi yang dilakukan oleh KSP Moeldoko, yang dinilai telah mencoba mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

“Seluruh dunia mengutuk kok, bukan cuma Indonesia yang disurvei, disurvei ke Australia dan Washington Post juga begitu, bahwa ini dianggap sebagai tindakan yang tidak etis,” ucapnya.

Lantas, Rocky Gerung mengatakan bahwa Ali Mochtar Ngabalin perlu melihat survei dari dunia internasional terhadap Moeldoko.

Sebab, Rocky Gerung menilai bahwa responden dalam negeri sudah pasti menginginkan Moeldoko diberhentikan dari jabatannya sebagai KSP.

“Sebetulnya Ngabalin mesti survei luar negeri aja, responden luar negeri maunya apa,” katanya.

“Kalau responden dalam negeri, udah pasti menginginkan Moeldoko berhenti, diberhentikan,” tandasnya.***