Network
MANTRA SUKABUMI – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur.
Untuk mendukung hal tersebut Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Rahasia Besar Usia Manusia 40 Tahun, Ternyata Allah SWT Isyaratkan ini
“Hal ini sesuai dengan amanat Inpres No.9 Tahun 2020,” ujar Menteri Basuki Hadimuljono sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari laman resmi pu.go.id pada 2 Maret 2021.
Hal tersebut diungkapkan Menteri PUPR dalam Workshop Pendapat BPK RI “Pengelolaan Dana Otonomi Khusus pada Provinsi Papua dan Papua Barat”, pada Selasa 30 Maret 2021.
Pada Tahun Anggaran 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah,
Provinsi Papua Rp 6,12 triliun, untuk bidang SDA Rp 670 miliar, jalan dan jembatan Rp 4,46 triliun, permukiman Rp 650 miliar dan perumahan Rp 330 miliar.
Sementara di Provinsi Papua Barat Rp 3,67 triliun, yang digunakan untuk bidang SDA Rp 600 miliar, jalan dan jembatan Rp 2,54 triliun, permukiman Rp 320 miliar dan perumahan Rp 200 miliar.
Dikatakan Menteri Basuki, untuk mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian PUPR berkomitmen melakukan empat program.
Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua.
Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT).
Baca Juga: Soal Eksekusi Mati Pelaku Teror Mabes Polri, Aktivis HAM: Apa Polisi Kemarin Ngerti Cara Tangani Serangan
Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda.
"Di antaranya telah kami bangun Jalan Trans Papua 3.534 km, Jalan Perbatasan Papua 1.098 km dan Jembatan Youtefa 1,3 km,” ujar Menteri Basuki.
Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat.
Selain itu, Kementerian PUPR juga memberdayakan pelaku usaha lokal dengan tender terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi harga perkiraan sendiri (HPS) antara Rp 1 - 2,5 miliar.
Sementara untuk pengembangan SDM internal Kementerian PUPR di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat sudah diisi oleh putra daerah asli sebagai Kepala Balai, Kepala Satker maupun PPK.
Program ketiga yakni pelaksanaan PKT untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat Papua dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat PAndemi COVID-19.
Pada TA 2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp 671 miliar menjadi 731 miliar. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan menyerap 27.967 tenaga kerja.
Baca Juga: Hati-hati, Walau Bagaimanapun dari pada Kena Penyakit ini, Mending Jangan Mandi Malam
Baca Juga: Moeldoko Disarankan Mundur dari KSP, Yan Harahap: Jangan Bebani Presiden dengan Kelakuan Tercelamu
Program keempat yakni pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur bidang PUPR di antaranya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke).
Pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke XX serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi dan Mamberamo Raya.
Kementerian PUPR berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, pihaknya dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan memajukan masyarakat Papua.
“Kami akan betul-betul memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya, agar tepat mutu, tepat sasaran dan tepat administrasi,” tutup Menteri Basuki.***
