Network
MANTRA SUKABUMI - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin membantah kabar terkait wacana bahwa Presiden RI, Joko Widodo akan membentuk yayasan baru untuk mengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII).
Selain Ali Ngabalin, sebelumnya Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga sempat menyampaikan bantahan serupa, terkait wacana bahwa TMII akan dikelola oleh keluarga ataupun yayasan milik Jokowi.
Ali Mochtar Ngabalin menegaskan bahwa ada wacana ataupun berita bohong yang menyebut bahwa Jokowi akan membentuk yayasan baru untuk mengelola TMII.
Baca Juga: Ada Diskon hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay
Baca Juga: Cak Nun Sindir Para Pejabat Indonesia: Kalau Ia Naik ke Kursi Dibiayai oleh Tauke atau Cukong
Menurut Ali Ngabalin, pemerintah harus mengambil alih pengelolaan TMII, yang selama ini disebut-sebut mengalami kerugian.
Hal itu disampaikan oleh Ali Mochtar Ngabalin dalam cuitannya di akun Twitter @AliNgabalinNew pada Sabtu, 10 April 2021 pagi.
“Ada yang menyebarkan berita bohong Jokowi akan membuat yayasan baru untuk pengelolaan TMII,” ujarnya, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari cuitan di akun twitter miliknya.
ada yg nyebarkan berita bohong JOKOWI akan membuat yayasan baru utk mengelolaan TMII. Atas nama negara, PEMERINTAH HARUS ambil alih pengelolaan TMII yg konon kabarnya mengalami kerugian selama 44thn????. TMII insya Allah akan dikelola oleh BUMN Bid. Pariwisata atau BLU.#BravoJOKOWI pic.twitter.com/xR6YLYYmi0— Ali Mocthar Ngabalin (@AliNgabalinNew) April 9, 2021
“Atas nama negara, pemerintah harus ambil alih pengelolaan TMII yang konon kabarnya mengalami kerugian selama 44 tahun,” tegas Ali Ngabalin.
Mengenai pihak yang nantinya akan mengelola TMII, Ali Ngabalin mengatakan bahwa kemungkinan nantinya taman rekreasi tersebut akan dikelola oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Pariwisata ataupun Badan Layanan Umum (BLU) milik pemerintah.
“TMII Insya Allah akan dikelola oleh BUMN Bidang Pariwisata atau BLU. #BravoJOKOWI,” tandasnya.
Sama seperti Ali Ngabalin, telah diberitakan sebelumnya bahwa KSP Moeldoko membantah keras tuduhan bahwa Taman Mini Indonesia Indah (TMII) nantinya akan dikelola oleh keluarga dari Presiden Jokowi.
Selain itu, KSP Moeldoko juga menegaskan bahwa tuduhan terkait pengelolaan TMII tersebut merupakan pemikiran primitif.
Moeldoko menyampaikan hal itu saat dirinya menggelar konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta pada Jumat, 09 April 2021.
“Itu pemikiran primitif," kata Moeldoko, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari ANTARA.
Moeldoko juga menegaskan bahwa hingga saat ini, Presiden Jokowi tidak pernah berencana mendirikan yayasan baru untuk mengelola TMII.
Lantas, dirinya secara tegas berharap agar tuduhan semacam itu tidak muncul lagi di kalangan publik.
"Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Pak Presiden sama sekali gak berpikir seperti itu," tegasnya.
Moeldoko juga menjelaskan bahwa nantinya pemerintah akan membentuk tim untuk merancang pengelolaan TMII, agar bisa dijadikan sebagai kawasan wisata sekaligus budaya.
“Seiring dengan perkembangan wisata yang semakin baik, TMII harus jadi tempat dengan nilai ekonomi, sosial budaya, dan beragam nilai lainnya,” kata Moeldoko.
Pernyataan Moeldoko tersebut senada dengan pernyataan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) RI, Pratikno.
Baca Juga: Jaksa Penuntut Umum Sebut HRS Biadab Tak Beradab, Ruhut Sitompul: Mulutmu Harimaumu
Baca Juga: Rektor UIC Jakarta Sebut Pembatalan Pengajian di Pelni Bentuk Permusuhan yang Nyata
Mensetneg Pratikno mengatakan bahwa nantinya pemerintah akan meminta bantuan salah satu perusahaan BUMN pariwisata untuk mengelola TMII.
Dirinya berharap dengan dikelola oleh pihak-pihak yang lebih profesional, TMII nantinya akan menjadi lebih baik, serta memberi kontribusi pada keuangan negara.
"Nantinya kita akan meminta tolong salah satu BUMN pariwisata untuk mengelola TMII ini, jadi dikelola oleh orang-orang yang profesional, lembaga yang profesional dan harapannya akan jauh lebih baik dan memberikan kontribusi kepada keuangan negara," ujar Mensetneg Pratikno.
Pengambilalihan TMII oleh pemerintah, dalam hal ini Kemensetneg, dilakukan usai Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan TMII.
Baca Juga: Memanas, Staf Ahli Kominfo: Mustofa Nahrawardaya Pikirannya Melenceng, Kebencian Berkarat
Diketahui selama 44 tahun, TMII yang merupakan aset negara di bawah Kemensetneg yang dikelola oleh Yayasan Harapan Kita.
Keputusan bahwa TMII berada dalam pengelolaan Yayasan Harapan Kita tersebut berdasar atas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977.
"Sesuai dengan perpres yang baru terbit, pengelolaan TMII itu sekarang ditarik dari Yayasan Harapan Kita ke Kemensetneg tapi itu tak berarti selamanya akan dikelola oleh Kemensetneg," ujar Pratikno.***
