Network
MANTRA SUKABUMI - Pemerintah menargetkan bahwa tidak akan ada lagi kegiatan mengimpor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) di tahun 2030 mendatang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers virtual di Kantor Presiden pada Selasa, 20 April 2021.
Hal tersebut terkait dengan meningkatnya demand (kebutuhan) energi untuk jangka panjang, terbatasnya pasokan sumber daya dalam negeri, serta masih adanya kegiatan impor BBM dan LPG.
Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT
Baca Juga: Hidayat Nur Wahid Sebut Tokoh NU Diganti Tokoh PKI, Fahri Hamzah: Jangan Rusak Apa yang Sudah Ada
"Memang dalam Strategi Energi Nasional ini kita rencanakan 2030 itu kita tidak lagi impor BBM dan diupayakan juga tidak impor LPG," kata Arifin sebagaimana dilihat mantrasukabumi.com dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Arifin menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri Rapat Paripurna dengan Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Energi Nasional.
"Dewan Energi Nasional menyampaikan beberapa isu terkait strategi energi nasional kita, dan rancangan peraturan presiden mengenai cadangan penyangga energi, serta rencana kerja strategis Dewan Energi Nasional tahun 2021-2025," tambahnya.
Baca Juga: Reaksi Cowok Rusia Lihat Foto Aurel Hermansyah: Saya Kaget Melihatnya
Arifin mengatakan, dalam target pengurangan emisi. Indonesia perlu mengantisipasi dengan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan sebagai bauran energi nasional untuk mengurangi emisi.
"Pemanfaatan energi baru dan terbarukan kita baru 10,5 giga watt dan diharapkan meningkat tahun 2025 menjadi 24 ribu megawatt dan di 2035 kita upayakan bauran ini meningkat mencapai 38 ribu megawatt," jelas Arifin.
Arifin mengharapkan backbone sumber daya alam berasal dari pembangkit listrik tenaga surya yang dalam perkembangannya makin hari makin ekonomis.
Dewan Energi Nasional, menurut Arifin juga menyampaikan berbagai upaya untuk bisa melakukan hilirisasi dari produk-produk batubara.
"Kita juga harus segera menyelesaikan infrastruktur energi untuk gas dan listrik karena kita ingin mencapai target 100 persen elektrifikasi sehingga masyarakat di seluruh daerah mendapatkan pasokan listrik," ujar Arifin.
Adapun program lain yang dibahas yaitu implementasi Program BBM Satu Harga, agar dapat dinikmati masyarakat sehingga membangkitkan ekonomi kerakyatan.
"Arahan dari presiden adalah agar kita dapat melihat momentum untuk mengambil kesempatan pandemi ini untuk bisa masuk ke arah green economy," jelas Arifin.
Arifin menambahkan, semua negara maju sudah menuju ke arah green economy dan Indonesia harus mengurangi risiko kerusakan-kerusakan lingkungan.***
