Langsung Dihadapan Panglima Militer Myanmar, Jokowi Beri Peringatan: Demokrasi, Perdamaian Harus Dikembalikan

- 26 April 2021, 15:09 WIB
Jokowi./
Jokowi./ / YouTube Sekretariat Presiden

MANTRA SUKABUMI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi peringatan keras kepada Panglima Militer Myanmar, terkait dengan situasi di negara mereka.

Peringatan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat hadir di ASEAN Leaders' Meeting pada Sabtu, 26 April 2021 yang juga dihadiri oleh perwakilan Myanmar.

Pertemuan yang dihadiri Presiden Jokowi itu membicarakan upaya untuk membantu Myanmar, agar bisa keluar dari situasi krisis saat ini.

Baca Juga: Pangdam IX Udayana dan Shopee Indonesia Bantu Tuntaskan Krisis Air Bersih di NTT

Baca Juga: Pantas Saja Para Awak KRI Nanggala 402 Tak Berenang Keluar Saat Kapal Tenggelam, Ternyata ini Alasannya

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi memberikan peringatan bahwa kekerasan di Myanmar tidak bisa diterima dan harus dihentikan.

"Perkembangan situasi di Myanmar sesuatu yang tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung," ujarnya dikutip mantrasukabumi.com dari laman Setkab, 24 April 2021.

Orang nomor satu di Indonesia itu menambahkan, stabilitas dan demokrasi di Myanmar harus bisa dicapai kembali.

"Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan," tambahnya.

Selain itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa kepentingan masyarakat sipil harus selalu dipentingkan oleh para pemimpin.

Baca Juga: Prajurit TNI AL Datangi Polsek Kalasan Sleman Terkait Komentar Miring di Medsos Soal KRI Nanggala 402

"Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas," ujarnya.

Pada pertemuan yang digelar di Sekretariat ASEAN di Jakarta itu, terdapat Panglima MIliter Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing yang turut hadir.

Di hadapannya, Presiden Jokowi juga menegaskan pentingnya pemimpin militer negara tersebut untuk berkomitmen terhadap tiga hal.

"Pertama, penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar. Di saat yang sama semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan," katanya.

Kedua, Kepala Negara meminta komitmen untuk memulai proses dialog yang inklusif.

"Tahanan politik harus segera dilepaskan, dan perlu dibentuk special envoy ASEAN, yaitu Sekjen dan Ketua ASEAN, untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar," tegasnya.

Baca Juga: Fakta Rudal Buatan China dan Misteri Laut Utara Bali Tenggelamnya Kapal Selam KRI Nanggala 402

Terakhir, Presiden juga meminta agar pemimpin militer Myanmar membuka akses bagi bantuan kemanusiaan dari ASEAN.

"Permintaan komitmen ketiga, pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN, yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama dengan AHA Center," tegas Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia akan terus mengawal tindak lanjut dari ketiga komitmen yang diminta tersebut.

"Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi," pungkasnya.***

Editor: Robi Maulana

Sumber: setkab


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah