Network
MANTRA SUKABUMI - Anggota DPR RI dari PKS Mardani Ali Sera turut mengomentari terkait kebocoran data penduduk Indonesia.
Mardani Ali Sera mengatakan Undang Undang Informasi Tehnologi dan Elektronik atau ITE seharusnya bisa menangkap pencuri data, dan bukannya sebagai alat untuk menangkap para pengkritik.
Menurut Mardani Ali Sera kebocoran data penduduk Indonesia adalah kejadian luar biasa.
Baca Juga: ShopeePay Mantul Sale Ajak Masyarakat Lebih Cuan di Momen Gajian
Baca Juga: Saat Manusia Sakaratul Maut akan Datang 7 Godaan dari Iblis Muncul Berbagai Rupa Aneh Salah Satunya
Karen menurut Mardani Ali Sera hal tersebut bisa merugikan rakyat, dan pelakunya harus ditangkap dan dihukum.
"279 Juta Data Penduduk Diduga Bocor, Harusnya UU ITE untuk mencegah dan mengusut ini, bukan tangkapi pengkritik," ujar Mardani Ali Sera sebagaimana dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitternya @MardaniAliSera pada 22 Mei 2021.
"Ini kejadian luar biasa. Mesti ditelusuri di mana letak kebocorannya. Pelakunya mesti dihukum, ini kejahatan elektronik yang merugikan rakyat," tutur politisi PKS tersebut.
Sebelumnya ramai diberitakan Data milik 279 juta penduduk Indonesia dikabarkam bocor dan dijual.
Baca Juga: Hidayat Nur Wahid: Banyak Pelanggar Prokes Tak Dihukum, Habib Rizieq Shihab Layak Dibebaskan
Di sisi lain, Mardani berujar adanya kebocoraan data ratusan juta penduduk itu menggambarkan bahwa data base Indonesia rentan disusupi.
Sebelumnya, BPJS Kesehatan buka suara soal dugaan adanya kebocoran 279 juta data penduduk Indonesia yang disebar via Twitter.
Saat ini, pihaknya sedang melakukan penelusuran untuk memastikan apakah kebocoran data memang berasal dari BPJS Kesehatan.
Saat ini kami sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan.
Baca Juga: Trailer Ikatan Cinta 22 Mei 2021: Lagi-lagi Al Bohong, Andin Kecewa hingga Pergi Dari Rumah
Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya," kata pihak BPJS.
Selain itu, pihak BPJS Kesehatan menegaskan bahwa mereka telah memastikan keamanan data peserta terlindung.
Sebab lembaga tersebut memiliki sistem pengamanan data yang dinilai ketat dan berlapis.
"Dengan big data kompleks yang tersimpan di server kami, kami memiliki sistem pengamanan data yang ketat dan berlapis sebagai upaya menjamin kerahasiaan data tersebut, termasuk di dalamnya data peserta JKN-KIS," jelas BPJS.
Lebih lanjut, BPJS Kesehatan juga memastikan telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memberikan perlindungan data yang lebih maksimal.***
