Soal Alutsista Rp1,7 Kuadriliun, Anggota DPR Tolak Rencana Kementerian Pertahanan

- 3 Juni 2021, 19:38 WIB
Soal Alutsista Rp1,7 Kuadriliun, Anggota DPR Tolak Rencana Kementerian Pertahanan
Soal Alutsista Rp1,7 Kuadriliun, Anggota DPR Tolak Rencana Kementerian Pertahanan /Instagram/@farahputerinahlia

MANTRA SUKABUMI - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Farah Puteri Nahlia mengatakan menolak rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk pembelian alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Anggota DPR tersebut menolak dengan berbagai pertimbangan. Hal tersebut disampaikan Farah dalam keterangannya di jakarta pada Kamis, 3 Juni.

Menurut Farah Puteri Nahlia, dengan anggaran sebesar itu dan berhutang pada negara luar, kemhan dinilai terlalu memaksakan dalam mengambil keputusan.

Baca Juga: Akhirnya, Akui Kelaparan di Hutan Papua, Panglima OPM Menyerah

Adapun alasan Anggota DPR menolak kemhan diantaranya sebagai berikut.

"Pertimbangan pertama, pembelian alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) dengan anggaran sebesar itu tergesa-gesa dan belum terencana secara matang," kata Farah, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari ANTARA pada Kamis, 3 Juni 2021.

Menurutnya, dalam pertahanan Indonesia perlu membaca visi menjadi strategi, lalu menjadi doktrin pertahanan untuk membuat peta jalan atau "roadmap" yang sesuai dengan Nawacita.

Farah menegaskan pertimbangan tersebut adalah sebagai bentuk proporsionalitas anggaran.

"Pertimbangan ini semata-mata sebagai bentuk proporsionalitas anggaran dan penentuan skala prioritas yang lebih seimbang," ujarnya.

Baca Juga: China Marah, AS Ungkap Investasi Kerja Paksa Buruh Indonesia di Kapal China, Netizen: Negara Sendiri Bungkam

Pertimbangan kedua, Menurut Farah, waktu untuk pembelian alutsista tidak tepat untuk kondisi negara saat ini. Pasalnya masih dalam suasana pandemi Covid-19.

Dia mengatakan upaya menjaga ketahanan ekonomi masyarakat lebih urgen dan mendesak dilakukan, tanpa mengurangi visi strategis penguatan pertahanan militer.

Pertimbangan ketiga, anggaran tersebut berisiko membuat utang Indonesia bertambah besar.

"Apalagi periode Maret 2021 Utang Berjalan Pemerintah RI sudah mencapai Rp6.445,07 triliun. Jadi, seharusnya setiap pembiayaan negara perlu dihitung konsekuensi logis dan rasionalisasi penggunaannya," katanya pula.

Sebelumnya, Jubir Menteri Pertahanan  Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut alutsista sangat urgen dan kondisinya sangat memprihatinkan.

Baca Juga: Khutbah Jumat Singkat Juni 2021: Pentingnya Menjaga Lisan di Era Serba Digital

Oleh karena itu, Kementerian Pertahanan berencana untuk mengajukan sebuah formula modernisasi Alpalhankam.

Pembiayaan Alpalhankam ini rencananya akan dilakukan secara berkala dan konsisten melalui mekanisme belanja Alpalhankam lima renstra.***

Editor: Emis Suhendi

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x