MANTRA SUKABUMI - Wacana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi bahan pokok atau sembako menuai reaksi keras dari berbagai pihak termasuk pimpinan dan politisi.
Beberapa pimpinan partai politik yang menegaskan menolak wacana kebijakan penerapan pajak sembako tersebut diantaranya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerindra.
Beberapa pimpinan partai tersebut secara tegas menyatakan penolakannya atas rencana pemerintah tersebut. Hal itu terlihat dari statement para pimpinan dan politisi partai tersebut.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean dan Muannas Alaidid Minta Diaz Hendropriyono Seret Habib Rizieq ke Ranah Hukum
Baca Juga: Arief Poyuono Sebut Ketua Komnas HAM Dulu Sering Pengajian HTI dan Timses, Ferdinand: Benarkah Ini?
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan bahwa wacana perluasan pajak (PPN) kepada bahan pokok atau sembako adalah kebijakan yang tidak Pancasilais dan menyengsarakan rakyat. Dirinya bahkan membandingkan dengan tax amnesty dan pajak mobil mewah.
"Ini keadilannya dimana jika benar bahwa sembako akan dipajaki? Di saat yang sama, pengemplang pajak diampuni dengan tax amnesty, pajak korporasi diringankan , dan pajak mobil mewah dibebaskan?" kata dia.
Polemik Rencana Pajak Sembako. "Ini keadilannya dimana jika benar bahwa sembako akan dipajaki? Di saat yg sama, pengemplang pajak diampuni dgn tax amnesty, pajak korporasi diringankan dan pajak mobil mewah dibebaskan?" ~ @syaikhu_ahmad https://t.co/kIn0jOAdXh— DPP PKS (@PKSejahtera) June 11, 2021
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tak ketinggalan juga menyampaikan kritikannya dengan meminta wacana tersebut dikaji ulang.
Baca Juga: Anak Buah Prabowo Subianto Kompak Serang Pemerintah: Hanya Akan Bikin Rakyat Makin Terpuruk