Selain PKS dan PAN, PKB dan Gerindra Juga Tolak Rencana Penerapan Pajak Sembako, Simak Pernyataannya

Baca Juga: Hadiri Panen Raya di Sumedang, Anies Baswedan Ditemani Gubernur Jabar Ridwan Kamil ke Keraton Sumedang Larang

"Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim menyampaikan sikap PKB menyusul rencana pemerintah menarik pajak sembako.
"Ketum PKB bersama Fraksi PKB pasti tidak akan membiarkan kebijakan-kebijakan seperti itu lolos dg gampang," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II @DPR_RI dari @FraksiPKB @LuqmanBeeNKRI menyampaikan sikap PKB menyusul rencana pemerintah menarik pajak sembako.
"Ketum PKB @cakimiNOW bersama @FraksiPKB pasti tidak akan membiarkan kebijakan-kebijakan seperti itu lolos dg gampang,"https://t.co/NxlBu66qva— DPP PKB (@DPP_PKB) June 11, 2021

Selain itu, Partai Amanat Nasional juga sampaikan penolakan wacana tersebut. Menurut Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Eko Hendro Purnomo, rencana ini memunculkan kesan Pemerintah kurang empati karena saat ini rakyat sedang susah karena pandemi.

Baca Juga: Sindir Haikal Hassan Sebut Anak Biologis Soeharto, Ferdinand Hutahaean: Ini Akan Ubah Sejarah Lho

"Menurut saya, ini adalah cara yang menunjukkan bahwa pemerintah kurang empati dan kurang kreatif dalam mencari objek pajak baru," ujar Eko yang juga anggota Komisi VI DPR RI.

3. "Menurut saya, ini adalah cara yang menunjukkan bahwa pemerintah kurang empati dan kurang kreatif dalam mencari objek pajak baru," sambung Eko yang juga anggota Komisi VI DPR RI.#pajaksembako— DPP PAN (@Official_PAN) June 10, 2021

Kemudian Partai Gerindra juga menyampaikan hal yang sama yakni menolak wacana penerapan PPN sembako tersebut.

Salah satunya seperti disampaikan srikandi Partai Gerindra Renny Astuti yang duduk di Komisi IV DPR RI dengan meminta pemerintah mengkaji ulang rencana pengenaan PPN bagi sembako.

Baca Juga: Selain Diaz Hendropriyono, Habib Rizieq Juga Minta Abu Janda dan Denny Siregar Hingga Ade Armando Ditangkap

Renny menyayangkan sikap pemerintah yang mengeluarkan rencana kebijakan seperti ini yang akan berakibat makin melambungnya harga bahan pangan.

"Seharusnya pemerintah membenahi fundamental regulasi perpajakan terutama dari barang impor dan konsultan asing dalam pembangunan infrastruktur, daripada harus menambah beban rakyat dengan mengenakan pajak sembako, ujar Renny dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter Partai Gerindra pada Jumat, 11 Juni 2021.