Network
MANTRA SUKABUMI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mardani Ali Sera menyinggung buruknya komunikasi pemerintah soal pajak.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan komunikasi pemerintah yang tidak utuh sehingga menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.
Hal itu setelah pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membantah penerapan pajak pada sembako yang ramai jadi polemik.
Baca Juga: Kisruh Soal Pajak Sembako, Menkeu Sri Mulyani: Itu Kan Teknik Hoaks yang Bagus Banget Memang
Baca Juga: Diserang Ferdinand dan Guntur Romli, Hidayat Nur Wahid Beri Jawaban Menohok: Itu Bukan Hoaks
Sri Mulyani menegaskan pihaknya kini sedang fokus pada pemulihan ekonomi, sehingga APBN diarahkan kesana.
"Sekali lagi komunikasi pemerintah yang tidak utuh menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu," tulis Mardani seperti dikutip mantrasukabumi.com dari akun Twitter miliknya pada Selasa, 15 Juni 2021.
Sekali lagi komunikasi pemerintah yang tidak utuh menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu. Memenuhi asas keadilan dalam pajak mestinya sudah clear di aspek Pajak Penghasilan (PPh), ada wajib pajak badan/wajib pajak perorangan. Lihat aspek yang lebih luas lagi https://t.co/1XhHstu8ve— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) June 14, 2021
Mardani juga menambahkan semestinya hal tersebut sudah clear dengan aspek Pajak Penghasilan (PPh) yang terdiri dari badan dan perorangan.
"Memenuhi asas keadilan dalam pajak mestinya sudah clear di aspek Pajak Penghasilan (PPh), ada wajib pajak badan/wajib pajak perorangan. Lihat aspek yang lebih luas lagi," lanjutnya.
