Network
MANTRA SUKABUMI - Anggota DPR Fraksi Gerindra, Fadli Zon mengungkapkan 3 alasan penolakan terhadap rencana pemerintah tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Sembako dan pendidikan.
Menurut Fadli Zon, secara umum, ada beberapa alasan kenapa rencana penarikan PPN terhadap kebutuhan pokok tidak boleh dilakukan karena Alasan Struktural, legal dan moral.
Hal tersebut disampaikan Fadli Zon melalui Twitter milik pribadinya pada Selasa.
Baca Juga: Profil dan Biografi Markis Kido: Lengkap dengan Sejarah hingga Usia, Agama, Umur dan Akun Instagram
Kemudian, Fadli Zon menjelaskan secara rinci terkait ketiga alasan tersebut.
"Pertama, alasan struktural. PDB (Produk Domestik Bruto) kita 57,66 persen ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Dan sepanjang tahun 2020, menurut data BPS (Badan Pusat Statistik), konsumsi rumah tangga kita telah mengalami kontraksi hingga 2,63 persen," ujarnya, seperti dikutip mantrasukabumi.com dalam cuitan akun @fadlizon pada Selasa, 15 Juni 2021.
Akibatnya, lanjut Fadli Zon, pertumbuhan ekonomi kita minus 2,07 persen, yang menjadi capaian terburuk sejak krisis 1998.
"Sebagai catatan, 57 persen pengeluaran rumah tangga di Indonesia dihabiskan untuk pangan. Pada rumah tangga rawan pangan, porsinya bahkan lebih," sambungnya.
Fadli Zon kemudian menjelaskan apabila rencana pengenaan PPN terhadap kebutuhan pokok ini diteruskan, dampaknya tentu saja akan kian memukul daya beli masyarakat. Kenaikan harga pangan biasanya akan mengorbankan belanja lainnya, terutama belanja pendidikan dan kesehatan.
"Karena di sisi lain Pemerintah juga akan mengintensifkan pajak di sektor pendidikan dan kesehatan, maka secara umum kebijakan ini akan mendorong turunnya tingkat kesejahteraan masyarakat," jelas Fadli Zon.
Alasan kedua Fadli Zon tentang moral, menurutnya sangat jelas bahwa kebijakan pemerintah tentang pajak sembako sudah tak memihak rakyat kecil.
"Kedua, alasan moral. Di satu sisi, Pemerintah akan memajaki kebutuhan pokok rakyat. Sementara, pada saat bersamaan, Pemerintah malah menggratiskan pajak bagi pembelian kendaraan roda empat. Ini logika kebijakan yang amoral," ujarnya.
"Kita tahu, relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) bagi kendaraan roda empat kini malah diperpanjang, dan bukan hanya berlaku bagi kendaraan 1.500 cc, tapi juga hingga yang 2.500 cc," lanjut Fadli Zon menjelaskan detail alasan moral tersebut.
Baca Juga: Sudah Tahu, Saat ini Mentimun Rebus Jadi Tren Kesehatan, Ternyata ini Alasannya
Untuk alasan ketiga, selain masalah moral dan struktural juga jelas secara legal sudah menyalahi aturan yang tertanam dalam undang-undang.
"Ketiga, alasan legal. Dari sejak UU No. 8/1983 ttg Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, hingga diubah tiga kali menjadi UU No. 11/1994, UU No. 18/2000, dan UU No. 42/2009, bahan kebutuhan pokok selalu dikecualikan dari PPN," paparnya.
Bahkan, UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja juga mempertahankan perkecualian tersebut.
"Bagaimana ceritanya ketentuan Omnibus Law yang baru saja disahkan hendak diutak-atik lagi dalam pembahasan RUU KUP?," pungkasnya.***
