Network
MANTRA SUKABUMI - Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli menyindir Wali Kota Bogor Bima Arya terkait GKI Yasmin.
Guntur Romli bahkan menyebut Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani sebagai pemimpin daerah yang keren sebab ikut peletakan batu pertama Gereja Ebenhaezer.
Menurut Guntur Romli, solusi yang ditawarkan Wali Kota Bogor Bima Arya bukan solusi yang baik, sebab yang diminta mereka izin bukan lahan.
"Minta izin malah dikasi lahan, ibarat uda ada pasangan, minta izin nikah, eh malah disodorin calon lain trus dimulai proses izinnya dr awal. Ambyaaar," tulis Guntur di akun Twitter miliknya pada Selasa, 15 Juni 2021.
Minta izin malah dikasi lahan, ibarat uda ada pasangan, minta izin nikah, eh malah disodorin calon lain trus dimulai proses izinnya dr awal. Ambyaaar...— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) June 15, 2021
Guntur Romli juga menjelaskan jika di lokasi yang lama sudah ada IMB, namun dibekukan scara ilegal, putusan MA pun sudah ada, pembekuan itu ilegal dan harus diaktifkan lagi.
"Gak perlu lahan baru & izin baru loh padahal. Kok tiba2 jadi ribet dikasi lahan & proses izin baru? Perkara mudah kok dibikin ruwet sih," lanjutnya.
Politisi PSI itu justru mengusulkan lahan yang direncanakan untuk relokasi lebih baik dibangun tempat pendidikan atau pelatihan.
Baca Juga: Sandiaga Uno Hadiri Peluncuran Klub Sepak Bola Milik Youtuber Atta Halilintar: Selamat Bro
"Tanah hibah negara buat apa dikasi rumah ibadah (yg sebenarnya mrk sudah punya lahan itu, wong yg dimasalahin hanya soal izin) lahan itu lebih baik dibangun tempat pendidikan/pelatihan, atau sentra ekonomi," usulnya.
Tanah hibah negara buat apa dikasi rumah ibadah (yg sebenarnya mrk sudah punya lahan itu, wong yg dimasalahin hanya soal izin) lahan itu lebih baik dibangun tempat pendidikan/pelatihan, atau sentra ekonomi.— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) June 15, 2021
Hal itu disampaikan Gunrtur Romli merespon pernyataan GKI Yasmin yang tetap menolak relokasi.
"Rilis GKI Yasmin yang tetap menolak relokasi. Andai solusi di nomer 4 baik di poin a atau b yang TERLAKSANA, akan lebih baik & konstitusional daripada "solusi" saat ini: relokasi, dikasi lahan tapi tetap ngurus izin dari awal," pungkasnya.***
