Network
"Mayoritas rakyat menganggap pemilihan langsung adalah pilihan terbaik," kata Ade Armando.
Menurut survei SMRC menunjukkan 74,7 persen masyarakat yang berpendapat bahwa presiden harus bertanggung jawab kepada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat.
Dari survei SMRC ini juga menunjukan hanya 18,4 persen yang berpendapat Presiden seharusnya bertanggung jawab pada MPR.
Baca Juga: Tak Perlu Dibentak Apalagi Dipukul, Begini Cara Nasehati Anak agar Nurut pada Orang Tua
Menurut Ade Armando, penelitian yang dilakukan SMRC terkait adanya wacana yang diusung oleh kelompok-kelompok tertentu mengenai perlunya amandemen baru UUD 1945 yang mengatur hubungan presiden, MPR, dan rakyat.
Survei SMRC ini, menurut Ade Armando, menunjukkan mayoritas rakyat merasa penataan mengenai hubungan antara presiden, MPR, dan rakyat yang termuat dalam UUD 1945 adalah yang terbaik.
Survei SMRC menunjukkan bahwa mayoritas warga, 74,7 persen setuju dengan pendapat bahwa, "Presiden bekerja sesuai dengan janji-janjinya kepada rakyat pada masa kampanye pemilihan presiden dan harus bertanggung jawab pada rakyat karena presiden dipilih oleh rakyat".
Sebaliknya, hanya 18,4 persen yang setuju pendapat bahwa, "Presiden bekerja menurut GBHN yang ditetapkan MPR dan karena itu presiden harus bertanggung jawab pada MPR".
Baca Juga: Kejutkan Publik, Profesor UI Tunjukkan Hasil CTScan Ada Gumpalan di Jantung Usai Vaksinasi
"Ini menguatkan kesimpulan bahwa rakyat menganggap lebih baik presiden dipilih langsung oleh rakyat dan, pada gilirannya, bertanggung jawab pada rakyat, daripada dipilih oleh MPR dan kemudian bertanggung jawab pada MPR," papar Ade Armando.
Survei nasional SMRC tersebut dilakukan pada 21-28 Mei 2021. Penelitian melalui wawancara tatap muka ini melibatkan 1072 responden yang dipilih melalui metode penarikan sampel random bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error penelitian ± 3,05 persen.***
