Network
MANTRA SUKABUMI - Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai menuding kekayaan Papua dikeruk hanya untuk bangun Pulau Jawa.
Selain itu, Pigai juga mengatakan jika menteri tanpa Papua merupakan rasis yang nyata dan sumber rasisme muncul dari Pulau Jawa.
Berikut usulan dan pernyataan Natalius Pigai terkait Papua kepada Presiden Jokowi yang ia sampaikan.
Baca Juga: Memanas, Diduga Lakukan Ancaman, Andi Arief Dilaporkan ke Polisi oleh Dedek Prayugi
Baca Juga: Sindir Wali Kota Bogor Bima Arya Soal GKI Yasmin, Guntur Romli Sebut Bupati Luwu Utara Keren
1. Dunia makin sadar jika kekayaan Papua hanya dikeruk untuk membangun Pulau Jawa.
2. Sumber Rasisme kepada Papua sumbernya muncul dari Pulau Jawa.
3. Menteri tanpa orang Papua itu rasis dan aparteit yang nyata, karena itu Presiden Jokowi harus menegur pihak yang membujuk Jokowi mengeliminir orang Papua.
4. Tokoh-tokoh dan orang-orang yang membenci Papua mengakar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Megawati, Budi Gunawan, Kapolri, Panglima TNI mungkin tidak.
5. Kebijakan Jakarta kepada Papua mungkin dimata dunia barat sebagai wujud rasisme dan Papua sudah nyatakan lawan rasial. Apa intai Papua versus Pulau Jawa.
Karena itu Pigai mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar dibangun dialog yang bermartabat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Sementara Pendiri WatchdoC yang juga sutradara film dokumenter Sexy Killers Dandhy Dwi Laksono menyebut keadaan situasi yang memburuk di Papua karena para politikus di Jakarta miskin inovasi.
Selain itu, Dandhy menambahkan para politikus itu mabuk nasionalisme sempit dan tidak mengambil terobos.
Baca Juga: Biodata dan Profil Najwa Shihab, Presenter Cantik yang Dituduh Corong Globalis oleh Jerinx SID
Baca Juga: Waspada, Berikut Tanda Kiamat Menurut Pendiri NU, Salah Satunya Munculnya Pemimpin Munafik dan Fasik
"Situasi Papua terus memburuk karena politikus di Jakarta miskin inovasi, mabuk nasionalisme sempit, dan tak cukup cerdas mengambil terobosan politik," tulis Dandhy di akun Twitter pribadinya.
"Menyerahkan urusan Papua pada para serdadu yang 50 tahun tak membawa perubahan apa-apa," lanjutnya.
Hal itu disampaikan Dandhy Laksono menanggapi peringatan TPNPB yang meminta rakyat sipil meninggalkan wilayah konflik.***
