Network
"Perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawan yang ada, dengan demikian, mekanisme seluruh vaksin, baik yang gotong royong maupun mekanisme yang saat ini berjalan digratiskan oleh pemerintah," lanjutnya.
Baca Juga: Biodata dan Profil Mardani Hamdan, Oknum Satpol PP yang Pukul Pemilik Warung, Jabatan dan Pendidikan
Tak hanya itu, menurut Pramono Anung Presiden juga meminta seluruh Kementerian untuk memiliki sense of crisis dalam situasi saat ini.
Seperti diketahui sebelumnya, penolakan disuarakan berbagai kalangan terkait kebijakan vaksin berbayar.
Mereka menganggap bukti ketidakadilan dari pemerintah disaat situasi rakyat yang sedang sulit saat ini.
Tak hanya dari masyarakat Indonesia, kritik juga disampaikan Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Ann Lindstrand,.
Lindstrand mengkritik kebijakan Indonesia yang memperjualbelikan vaksin Gotong Royong.
Baca Juga: Daftar 20 Singkatan PPKM Darurat Plesetan Netizen yang Bikin Geleng-geleng Kepala
Menurutnya, vaksin berbayar menimbulkan masalah etika dan dapat menyulitkan akses masyarakat.
Selain itu, alasan penerapan vaksin berbayar tak cukup kuat karena sudah ada kerjasama multilateral COVAX Facility yang menyalurkan vaksin gratis untuk tiap negara.***
