Network
MANTRA SUKABUMI - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dedi Mulyadi mengatakan jika Orang Utan harus diberikan tempat yang layak.
Menurut Dedi Mulyadi, dirinya merada malu hanya untuk mengurus Orang Utan saja harus mengemis dan menunggu sumbangan kepada negara lain.
Padahal lanjut Dedi Mulyadi, yang menggunakan wilayah Orang Utan adalah negara kita sendiri, namun untuk mengurus harus dari negara lain.
Baca Juga: Momen Dedi Mulyadi Bongkar Pengemis Pura pura Cacat: Bapak Tidak Ada Biat Baik, Diangkut Satpol PP
Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan pemangku kepentingan kegiatan konservasi yang ia unggah pada Selasa, 14 September 2021.
Berikut pernyataan lengkap Dedi Mulyadi pada rapat dengar pendapat tersebut dikutip mantrasukabumi.com dari akun Instagram pribadinya.
Saya tadi menyampaikan kalau persoalan bisa, NGO lembaga sosial organisasi masyarakat organisasi kepemudaan mendapat bantuan pemerintah bisa, kalau bicara bisa adalah bisa.
Tinggal persoalannya adalah realisasi atau tidak kan itu, nah ketika bicara terealisasi atau tidak ya kita Komisi IV marilah kita bersama-sama, nanti bila perlu masukan di Raker menjadi salah satu kesimpulan bahwa kita mendapat uang banyak dari penebangan, penjualan kayu, batubara, banyak sekali perkebunan kelapa sawit, mau tidak mau kan itu juga menggusur sebagian tempat kehidupan Orang Utan kan pasti.
Masa sih dari sekian triliun negara yang dapat penghasilan pajak dan bukan pajak dari pengelolaan hutan ini termasuk didalamnya hutan tanaman industri masa kita nggak bisa nyisihin untuk melindungi kehidupan yang punya tempat.
Karena kan yang punya hutan itu sebelum jadi sawit yang punyanya Orang Utan, sebelum jadi batubara yang punyanya Orang Utan kita mah menumpang ke hutan mereka.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Kaget Pengemis Pura pura Cacat Ternyata Anaknya Pengamen Badut dan Miliki 2 Istri
Wajar kalau kita sering teriak berpihak pada pribumi ya wajar kalau nanti uangnya disisihkan untuk membantu merehabilitasi pribumi, bila perlu dimasukkan di kementerian PUPR program rehabilitasi rumah rakyat miskin kan ada toh, nanti ada program rehabilitasi rumah Orang Utan bisa, kenapa kita tidak bisa melakukan itu nanti harus kita dorong.
Dan alangkah malunya kita sebagai penyelenggara negara kalau ngurus Orang Utan yang asli Kalimantan duitnya harus ngemis ke negara lain, duitnya harus nunggu nunggu sumbangan, masa bangsa lain itu nyumbang untuk habitat orang Indonesia, habitatnya rakyat Indonesia, habitatnya hutan Indonesia, habitatnya alam Indonesia, masa kita tidak nyumbang.
Tidak menyiapkan dana yang cukup untuk merehabilitasi sedangkan uang kita yang dikirim ke luar negeri juga banyak dalam setiap waktu dalam berbagai kegiatan termasuk untuk pesta-pesta di berbagai tempat, kan malu dan bisa jadi yang pesta-pesta di luar negeri itu mereka yang menikmati dari hasil hutan Kalimantan, yang bisa pergi ke Amerika yang bisa pergi ke Eropa yang bisa setiap saat di Singapura yang bisa jadi uangnya disimpan di bank bank luar negeri mereka menikmati dari hasil kekayaan alam di Kalimantan, masa untuk melindungi Orang Utan tidak bisa.
Menurut saya, wajar negara diharuskan untuk melindungi dengan mendorong lembaga-lembaga yang melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan serta penangkaran Orang Utan untuk bisa hidup di alam yang bebas, karena saya yakin Orang Utan kalau datang ke Senayan dia nggak betah betah nya di sana di hutannya.
