Network
MANTRA SUKABUMI - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah akhirnya menyampaikan akan merevisi aturan terkait Jaminan Hari Tua (JHT) 56 tahun.
Pasalnya aturan JHT yang bisa dicairkan setelah 56 tahun menuai pro-kontra hingga kritik dari berbagai kalangan.
Kepastian revisi aturan JHT 56 tahun disampaikan Menaker Ida Fauziah setelah dirinya dipanggil Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Seperti diketahui, saat ini pelaksanaan JHT tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
"Tadi saya bersama Pak Menko Perekonomian telah menghadap Bapak Presiden. Menanggapi laporan kami, Bapak Presiden memberikan arahan agar regulasi terkait JHT ini lebih disederhanakan," kata Menaker Ida melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker dikutip mantrasukabumi.com dari akun Instagram Kemnaker pada Rabu, 23 Februari 2022.
Meaker Ida Fauziah menjelaskan bahwa setelah Permenaker Nomor 2 tahun 2022 disosialisasikan, pemerintah memahami keberatan yang muncul dari para pekerja atau buruh.
Oleh karena itulah Presiden Jokowi lantas memberikan arahan dan petunjuk untuk menyederhanakan aturan tentang JHT agar keberadaan JHT bisa bermanfaat untuk membantu pekerja atau buruh yang terdampak, khususnya mereka yang ter-PHK di masa pandemi ini.
"Bapak Presiden sangat memperhatikan nasib para pekerja/buruh, dan meminta kita semua untuk memitigasi serta membantu teman-teman pekerja/buruh yang terdampak pandemi ini," lanjut Ida Fauziah.
