Cuitan petinggi Gerindra tersebut sambil men tag Presiden Jokowi dan Menpolhukam Mahfud MD.
Sejarah sesuai selera penguasa https://t.co/Z4KVrTZiFC— FADLI ZON (Youtube: Fadli Zon Official) (@fadlizon) March 4, 2022
"Saya sudah baca Keppres No 2/2022 ttg Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sebaiknya segera direvisi," ujar Fadli.
"Data sejarah banyak salah. Selain menghilangkan peran Letkol Soeharto sebagai Komandan lapangan, juga hilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Fatal. @jokowi @mohmahfudmd,"pungkas Fadli.
Politisi Gerindra mengkritik Keppres No 2/2022 terkait Keputusan Presiden Joko Widodo, yang menetapkan peristiwa serangan umum (SU) 1 Maret di Yogyakarta sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Keppres tersebut adalah menjadi penanda bahwa Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945 masih ada.
Selain itu juga tidak dicantumkannya nama mantan Presiden Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Letkol yang juga komandan lapangan.
Politisi Gerindra tersebut pun meminta Keppres itu segera direvisi, karena masih ada data sejarah yang keliru.***