Network
Disinggung soal dari mana dana untuk membayar honor tersebut, Neville menjelaskan bahwa dana tersebut berasal dari revisi Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik, yakni bantuan operasional kesehatan (BOK).
"Pemerintah daerah kan harus segera merivisi anggaran untuk penanganan COVID-19, sudah kami revisi dari dana DAU untuk tim Gugus Tugas di Dinas Kesehatan, dan untuk teman-teman di puskesmas terkait pemantauan OTG, ODP dan PDP saya alokasikan revisi dari DAK nonfisik dari BOK," katanya.
Baca Juga: Donald Trump Tandatangani Perintah Eksekutif Terkait Akhir Perlakuan Istimewa Hong Kong
Sedangkan untuk tim dari Dinkes Merauke, kata dia, honornya juga beda, misalnya kepala dinas sebagai penanggung jawab Rp1,2 juta/bulan, dan anggota yang dibuatkan surat keputusan (SK) Bupati untuk COVID-19 Rp750 ribu /bulan, yang kesemuanya itu berasal dari revisi anggaran dimaksud.
Namun, kata dia, dalam kunjungan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada pekan lalu bersama sejumlah pejabat pusat di antaranya Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Munardo meminta Pemkab Merauke mengajukan dana insentif untuk tenaga kesehatan dalam pencegahan COVID-19.
"Ini sempat saya diskusikan dengan perwakilan BPKP di Merauke, karena jangan sampai nanti ganda dalam pemberian insentif. Tapi dari Kemenkes minta untuk mengajukan dana insentif tenaga kesehatan karena itu berbeda," kata Neville yang juga Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke itu.
Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN Perkebunan Nusantara Group bulan Juli 2020, Catat Posisi dan Persyaratannya
Hal itu berdasakan Keputusan Menkeu RI Nomor 15/KM.7/2020 tentang tata cara pengelolaan dan perincian alokasi dana cadangan BOK tambahan gelombang III untuk tiap daerah.
"Sesuai keputusan Menkeu, alokasi anggaran untuk Pemkab Merauke kalau tidak salah sebesar Rp5,160 miliar. Nanti bisa dicek lagi, dana ini saya belum tahu persis, apakah untuk Dinas Kesehatan atau dibagi tiap satuan kerja, ini harus cek ke bagian keuangan Pemkab Merauke," demikian Neville Muskita.**
