Network
"Penyelewengan bansos merupakan tindak pidana dsn dapat menimbulkan keresahan di masyarakat," kata Bambang seperti mantrasukabumi.com kutip dari rri.co.id pada Selasa, 8 September 2020.
Disamping itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memantau realisasi penggunaan anggaran Covid-19 di setiap daerah, khusunya daerah yang berpotensi besar melakukan penyelewengan.
Baca Juga: Lapangan Pekerjaan Sulit di Masa Pandemi, Ekonomi Kreatif Jadi Solusi
Sebab karena itu, Bambang selaku ketua MPR RI mengharapkan untuk setiap pemerintah daerah melakukan evaluasi secara berkala terkait pendataan ulang penerima bansos.
Pemerintah setiap daerah juga diharapkan untuk melakukan pembaharuan penerima bansos dan subsidi sesuai dengan KTP, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar pemberian dana tepat pada sasaran.
"Pembaharuan tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan data penerima bansos dan subsidi tepat sasaran." Pungkasnya.**
