Network
MANTRA SUKABUMI – Perkembangan Pandemi Covid-19 yang semakin memburuk akhir-akhir ini menjadi perhatian pemerintah dalam menyiapkan anggaran di tahun 2021. Anggaran untuk program penanganan kesehatan masyarakat masih menjadi prioritas, belum persiapan anggaran untuk pengadaan vaksin Corona yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua negara.
Hal lain dan tidak kalah penting yang menjadi sorotan Menteri Keuangan RI adalah terkait kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit. Baik masyarakat yang rentan dari kondisi sosial maupun masyarakat yang menjalankan usahanya.
Evaluasi terhadap bantuan kepada masyarakat melalui jaring pengaman sosial menjadi sorotan Sri Mulyani. Begitu juga bantuan untuk dunia usaha, terutama pelaku usaha perempuan dan usaha masyarakat yang tergolong mikro, kecil, dan menengah.
Baca Juga: Sri Mulyani Soroti Hal Penting Terkait Dukungan dan Kerjasama, Agar Pandemi Covid-19 Cepat Berakhir
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih akan berlanjut pada tahun depan.
Hal itu ia ungkapkan saat menjadi salah satu panelis dalam acara “Governors’ Seminar: Developing Asia Beyond the Pandemic” yang merupakan rangkaian dari Pertemuan Tahunan Asian Development Bank (ADB) yang ke-53, secara virtual pada Jumat (18 September 2020). Dan dilansir oleh Humas Kemenkeu melalui laman kemenkeu.go.id pada hari yang sama.
“Tahun depan baru kita bahas sekarang dengan parlemen. Kebijakan defisit akan berkurang dari defisit pada tahun 2020. Ini artinya kita memberi isyarat bahwa kita akan terus mendukung pemulihan (ekonomi) ini. Karena masih sangat awal, tetapi kita akan mulai mengkonsolidasikan fiskal kita dengan menunjukkan defisit yang akan lebih rendah”, ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: Masya Allah, Doa Ini Bernilai Milyaran Pahala, Jangan Sampai Terlewatkan untuk Dibaca
“Ini untuk memastikan bahwa kita dapat menyeimbangkan antara kebutuhan untuk melanjutkan dukungan pada kesehatan dan pemulihan ekonomi, tetapi pada saat yang sama harus memastikan bahwa (kebijakan) fiskal akan berkelanjutan dalam jangka menengah dan panjang,” urai Menkeu.
Menurut Menkeu, area kebijakan yang paling penting masih pada aspek kesehatan. Alokasi belanja kesehatan untuk mendukung penanganan Covid-19 diprediksi masih akan sangat tinggi. Hal itu termasuk pada alokasi belanja untuk penyediaan vaksin di tahun depan.
Selanjutnya, menurut Menkeu belanja negara juga akan dialokasikan untuk terus mendukung jaring pengaman sosial, terutama melindungi kelompok yang paling rentan termasuk rumah tangga perempuan yang sekarang lebih dari 20 juta orang dilindungi dalam program ini.
Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Aktif dan Bergaji di Bawah Rp5 Juta, Namun Tidak Dapat BLT, Lapor Kesini
Pemerintah juga masih akan terus mendukung dunia bisnis dan usaha, namun dengan cara yang lebih terukur. Artinya, pemerintah akan menurunkan dukungan stimulus pada dunia usaha, dengan harapan pada tahun depan permintaan produksi akan terus pulih sehingga kegiatan bisnis bisa beroperasi normal kembali.
“Sesuatu yang benar-benar ingin kami pastikan dengan melengkapi semua dukungan fiskal tersebut adalah dengan reformasi pada iklim Investasi. Sekarang kita sedang membahas Omnibus Law tentang penciptaan lapangan kerja yang secara keseluruhan untuk kebijakan investasi Indonesia agar kami mampu menarik dan menciptakan kepercayaan atas investasi,” lanjut Menkeu. **
