Network
MANTRA SUKABUMI - Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, merupakan partai yang menolak disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.
Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Demokrat Badri Suhendi, membeberkan beberapa alasan penting partai Demokrat menolak RUU Cipta Kerja.
Badri menjelaskan, ada lima hal penting yang menjadi landasan partai Demokrat menolak RUU Cipta Kerja.
Baca Juga: Ribuan Buruh Turun ke Jalan Tolak Undang - undang Cipta Kerja
Berikut lima hal penting alasan partai Demokrat menolak RUU Cipta Kerja:
1. RUU Cipta Kerja tidak memiliki nilai urgensi dan kepentingan memaksa di tengah krisis pandemi ini. Sebagaimana kami sampaikan di masa awal pandemi, prioritas utama negara harus diorientasikan pada upaya penanganan pandemi.
Baca Juga: Terkait UU Cipta Kerja, Menaker: Hati Saya Bersama Mereka yang Bekerja dan yang Masih Menganggur
2. RUU Ciptaker ini membahas secara luas beberapa perubahan UU sekaligus (Omnibus Law). Karena besarnya implikasi dari perubahan tersebut, maka perlu dicermati satu per satu, hati-hati dan lebih mendalam, terutama terkait hal-hal fundamental, yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
3. Harapannya RUU inu di satu sisi bisa mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional. Namun di sisi lain, hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh diabaikan apalagi dipinggirkan. Tetapi, RUU ini justru berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita.
Baca Juga: Wajib Tahu, Ini Aturan yang Bikin Buruh Khawatir dan Waswas Akibat UU Cipta Kerja
4. Partai Demokrat memandang RUU Ciptaker telah mencerminkan bergesernya semangat Pancasila utamanya sila Keadilan Sosial (Social Justice) ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neo-liberalistik.
5. Selain cacat substansi, RUU Ciptaker ini juga cacat prosedur. FPD menilai, proses pembahasan hal-hal krusial dalam RUU Ciptaker ini kurang transparan dan akuntabel. Pembahasan RUU Ciptaker ini tidak banyak melibatkan banyak elemen masyarakat, pekerja dan jaringan civil society.
"Untuk partai Demokrat sudah jelas menolak UU Cipta Kerja," tegas dia, Selasa (6/10/2020).****
