Network
MANTRA SUKABUMI - Anak dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD rupanya pernah dipermainkan oleh Pegawai Pejabat Publik.
Pasalnya, anak dari Menko Polhukam itu adalah seorang dokter dan pada saat itu sedang mengurus perizinan untuk mendirikan sebuah klinik.
Saat itu, Pejabat publik yang bertugas mengurus perizinan disebut tidak ada, namun tidak diketahui kebenarannya.
Baca Juga: Hari Ini! Shopee Gajian Sale Hadirkan Gratis Ongkir, Cashback 100%, dan Flash Sale 60RB!
Baca Juga: Usai Kekalahan Barca, Presiden Barcelona Josep Maria Bartomeu Lengser dari Jabatannya
Karena hal tersebut, anak Mahfud MD pun harus bolak-balik ke tempat pengurusan perizinan, untuk mengurus izin kliniknya, namun tidak membuahkan hasil.
Cerita ini disampaikan secara langsung oleh Menkopolhukam Mahfud MD dalam acara peluncuran aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2020.
"Anak saya itu dokter, mau mendirikan klinik. 'Kan harus izin, datanglah dia ke Depnaker di satu tempat. Di jadwal itu dibuka pukul 08.00 sampai 11.00 khusus pelayanan itu," kata Mahfud seperti dikutip mantrasukabumi.com dari ANTARA pada Rabu, 24 Oktober 2020.
Mahfud mengatakan bahwa anaknya datang pukul 08.00 karena harus menghadiri kegiatannya pada pukul 10.00. Anaknya berharap mengurus perizinan itu bisa selesai sebelum pukul 10.00.
"Dia datang pukul 08.00, sampai pukul 10.00 pejabat (yang berwenang) belum datang. Ya, dia pulang karena pada pukul 10.00 harus mengajar kuliah. Akan tetapi, dia tanya kepada pegawai, kenapa (pejabat itu) enggak datang? (Jawab pegawai), ya, belum datang. Dia tanya, lho, katanya pukul 08.00? (Pegawai jawab) Iya, tapi 'kan sampai pukul 11.00," cerita Mahfud.
Mahfud mengatakan bahwa anaknya tidak menunggu pejabat itu datang, dan memutuskan untuk datang besok lagi saja.
Belajar dari pengalaman hari sebelumnya, anaknya datang lagi tepat pukul 11.00 ke kantor tersebut. Namun, pejabat yang dicari tak juga bertemu.
Mahfud mengatakan bahwa anaknya bertanya lagi kepada pegawai di kantor itu apakah pejabat yang dimaksud tidak datang. Karena izin klinik tersebut perlu untuk didaftarkan.
Baca Juga: Bantuan BSU BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 2 Sudah Cair ke Bank Himbara, Cek Rekeningmu
"Pegawainya menjawab bahwa pejabat itu tadi sudah datang tetapi sudah pulang lagi. Lho, kemarin belum datang. Sekarang sudah pulang," kata Mahfud.
Mahfud mengatakan bahwa kejadian tersebut tidak akan terjadi seandainya dahulu sudah ada aplikasi umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dengan begitu ketika pejabat tersebut berbohong, maka semua orang bisa tahu.
Sebab, dengan aplikasi tersebut pengajuan perizinan yang masuk akan langsung ketahuan.
Karena pengalaman tersebut, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah harus menciptakan sistem kearsipan dan sistem aplikasi SPBE (e-government).
Menurutnya hal tersebut agar mempermudah masyarakat mendapatkan sesuatu dengan cepat.
"Kalau birokrasinya lelet, biar dia cari di komputer saja. Nanti siapa pegawai yang enggak benar kerjanya, 'kan ketahuan," jelas Mahfud
Baca Juga: Jadwal Acara TV Trans 7 Hari Ini Rabu, 28 Oktober 2020 Ada Okay Bos dan Indonesia Giveaway
Mahfud mengatakan di masa depan nanti semua menjadi serba digital. Sebab karena itu, e-government itu menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan.
Hanya orang tidak punya visi dan tidak visioner yang berpikir bahwa setiap kerja bisa diselesaikan secara manual.**
