Network
Saat itu Presiden Sukarno berpesan agar Soekanto membangun Kepolisian Nasional, artinya mengubah mental kepolisian kolonial, serta sistem kepolisian nasional dan mengemban seluruh fungsi kepolisian yang terpecah-pecah pada masa Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial.
Awal kariernya Soekanto harus memulai jabatan barunya dari nol. Tanpa kantor, tanpa staf, dan tanpa punya wewenang formal karena tugasnya hanya melanjutkan Hoofd van de Dienst der Algemene Politie.
Selama 14 tahun menjabat, Soekanto dikenal sosok visioner, disiplin, jujur, membangun Polri.
Pada masa Orde Baru, Soekanto ditunjuk oleh Presiden Soeharto menjadi Dewan Pertimbangan Agung sampai diberhentikan dengan hormat pada 23 Maret 1978.
Baca Juga: Rizieq Shihab Pulang ke Tanah Air, Chudry Sitompul: Selama Belum Ada SP3 Kasusnya Masih Terus Jalan
4. Arnold Mononutu, Provinsi Sulawesi Utara
Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu merupakan Menteri Penerangan di era Sukarno. Rasa nasionalisme Mononutu sudah tertanam menempuh pendidikan di Akademi Hukum Internasional Den Haag pada 1920-an.
Dua sempat Partai Nasional Indonesia (PNI) dan bertemu Sukarno. Masa pendudukan Jepang, pada 1942, Mononutu diburu karena sikap nasionalisnya.
Saat Indonesia merdeka, dia fokus membantu rakyat Maluku Utara untuk menentukan respons terbaik mereka. Pada tahun 1946, Mononutu menjadi anggota parlemen Negara Indonesia Timur (NIT) serta membujuk anggota parlemen lain untuk mendukung gagasan menyatukan NIT dengan Republik Indonesia.
5. Sutan Mohammad Amin Nasution, Provinsi Sumatera Utara
