Network
MANTRA SUKABUMI - Tiba di Tanah Air, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab mengaku siap jika harus melakukan rekonsiliasi dengan pemerintahan Joko Widodo.
Namun, sebelum melakukan rekonsiliasi, Habib Rizieq menginginkan ada ruang dialog antara ulama dengan pemerintah.
Habib Rizieq sempat mengutarakan permintaannya agar pemerintah tidak melakukan kriminalisasi ulama.
Baca Juga: Kampanye ShopeePay Deals Rp1 Lebih Meriah di 11 November
Baca Juga: Nadiem Makarim Mengaku Sangat Kecewa, Saat Tau Masih Banyak Siswa yang Belum Dapat Kuota Internet
Sebagaimana dilansir mantrasukabumi.com dari RRI pada Jumat, 13 November 2020, apa yang diungkapkan Rizieq itu langsung direspon oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
“Sebenarnya tidak ada lah istilah kriminalisasi ulama itu nggak ada. Kita tidak mengenal istilah itu dan kita tidak mau ulama dikriminalisasi,”tegas Moeldoko, gedung Bina Graha, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis, 12 November 2020.
“Negara itu melindungi segenap bangsa. Itu tugas negara. Jadi siapa yang dikriminalisasi? Yang salah. Terus yang salah siapa? Ya nggak ngerti, apakah dia ulama apakah dia ini. Tapi jangan terus bahasanya kriminalisasi ulama. Nggak,” sambung Moeldoko.
Disampaikan Moeldoko, istilah kriminalisasi ulama terkadang dinarasikan untuk membangun sentimen tertentu. Ia menjelaskan, bahwa negara tidak semena-mena dalam menegakkan aturan yang memang sudah ada.
