Network
Lanjut Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu, baru kali ini terjadi institusi Polda memanggil seorang gubernur yang berstatus sebagai mitra kerja di daerah hanya untuk kepentingan klarifikasi.
“Belum pernah terjadi Polda memanggil seorang gubernur yang merupakan mitra kerja hanya untuk klarifikasi, kecuali dalam rangka penyidikan. Mengapa tidak kapolda yang datang?,” kata Din.
“Bukankah izin serta tanggung jawab atas kerumunan yang melanggar protokol kesehatan ada pada Polri,” tambah Din Syamsuddin.
Baca Juga: Tanggapi Pencopotan Kapolda Metro Jaya, dr. Tirta: Salah ya Salah, Ditegur, Salah Kita Akui
Tentu saja, menurut Din Syamsuddin, kejadian ini akan menjadi preseden buruk bagi pihak kepolisian karena bertindak berlebihan dan terkesan diskriminatif.
Sebab, polisi enggan menindak gubernur lain yang juga terjadi kerumunan serupa di wilayahnya.
“Tindakan ini akan menjadi bumerang, dan telah menuai simpati rakyat bagi Anies Baswedan sebagai pemimpin masa depan,” tukas Din Syamsuddin.**
