Network
Selain itu, Kementerian keuangan juga melakukan kegiatan Kemenkeu Mengajar untuk anak-anak SD di dalam rangka agar bisa mengenalkan konsep mengenai keuangan negara sedini mungkin.
Baca Juga: Jerinx Diputuskan Bersalah, dr. Tirta Beri Semangat: Anda Membuktikan Anda Patuh Hukum
Baca Juga: Maaf, Bantuan BSU PTK Kemendikbud Hanya untuk Guru Honorer dengan Kriteria Berikut Ini
Kemudian, elemen ketiga adalah Penguatan Pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan dari tingkat yang paling bawah yaitu pada pelaksana kegiatan sampai dengan level pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).
Selain itu, Menkeu menyebut bahwa pengawasan pengelolaan keuangan negara dilalukan juga oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), BPKP, BPK dan KPK.
Keempat adalah Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang konstruktif, ini menjadi elemen penting dalam upaya pencegahan korupsi keuangan negara.
Hal ini dilakukkan dengan menyusun mitigasi resiko atas proses bisnis yang memiliki resiko tinggi terhadap korupsi, melakukan diskusi atau dengar pendapat dengan stakeholder dalam menyusun kebijakan, melakukan evaluasi yang menyeluruh atas kebijakan yang telah dilakukan dan relaksasi proses bisnis disertai dengan pengendalian yang memadai.
“Kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan keuangan negara harus bisa dijelaskan, kenapa dilakukan, apa yang menjadi dasar asumsi dan apa tujuannya. Ini juga untuk memberikan confidence dan untuk terus menerus menjaga amanah,” tegas Menkeu.
Elemen kelima yang ada sebagai upaya untuk pencegahan korupsi pada pengelolaan keuangan negara adalah Penggunaan Teknologi Informasi.
Hal ini dilakukan dengan mendorong pelaksanaan transaksi non tunai, serta melakukan inovasi dalam bidang teknologi untuk meningkatkan keamanan dalam melakukan transaksi.
