Network
MANTRA SUKABUMI – Fadli Zon selaku politikus partai Gerindra mengatakan bahwa tindakan pemanggilan Kepolisian kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terkait klarifikasi kerumunan massa yang terjadi di acara pernikahan putri Habib Rizieq Shihab merupakan tindakan diskriminatif.
Dia menilai bahwa tindakan tersebut adalah hal yang tidak wajar dan berlebihan. Tambahnya, Fadil Zon mengatakan bahwa kerumunan serupa banyak terjadi dipikada tetapi tidak diproses.
Menurut Fadli Zon ada tiga hal yang membuat tindakan pemanggilan Anies Baswedan dikatakan sebagai tidakan diskriminatif.
Baca Juga: Tips Handal Membuat PIN ShopeePay yang Aman untuk Menjaga Keamanan Akun
Baca Juga: Kabar Gembira, Mendikbud Akan Perbolehkan Sekolah Tatap Muka di Semua Zona Pada Awal Tahun 2021
"Pemeriksaan itu disebut sebagai klarifikasi, padahal kita tidak mengenal istilah klarifikasi di dalam konsep hukum kita. Terkait dengan protokol kesehatan atau undang-undang karantina kesehatan," ujar Fadli Zon, sebagaimana dikutip mantrasukabumi dari YouTube channel Fadli Zon official pada Jumat, 20 November 2020.
Fadli Zon menjelaskan bahwa Anies Baswedan bukan pihak yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Tambahnya, justru Anies Baswedan adalah pengawas dalam penegakan protokol kesehatan.
"Bukankah Gubernur DKI bukan pihak yang melanggar langgaran protokol kesehatan, justru Gubernur DKI adalah pengawas di dalam hal ini. Dan Gubernur DKI sudah berusaha untuk melakukan sebuah tindakan memberikan sanksi yaitu denda Rp50 juta dan sudah dipenuhi oleh pihak Habib Rizieq Shihab," ujarnya.
Baca Juga: Kabar Gembira, Uang Rusak Bisa Ditukar Kembali dengan yang Baru, Ini Kriteria dan Syaratnya
Politikus partai Gerindra tersebut juga menjelaskan bahwa undang-undang karantina kesehatan yang dibuat tahun 2018 tidak bisa digunakan untuk pemidanaan. Tambahnya, apalagi dalam kerumunan acara pernikahan Putri Habib Rizieq Shihab.
