Network
Baca Juga: Ruhut Sitompul Komentari Aksi Pangdam Jaya yang Turunkan Baliho Habib Rizieq dan Akan Bubarkan FPI
Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa penurunan baliho oleh pihak TNI harus didasari dengan fakta dan dasar hukum yang jelas, karena baliho sendiri merupakan alat untuk menunjukkan ekspresi politik dan punya banyak penafsiran.
“Karena baliho-baliho itu tafsirnya macam-macam, nanti semua baliho yang berseliweran di Jakarta dan sekitarnya akan diturunkan dengan alasan yang sama. Jadi sekali lagi, kita harus cari fakta hukum dari penurunan baliho itu karena apa, karena wajah Habib Rizieq, karena tulisan di baliho itu, atau karena baliho itu sendiri dianggap gangguan terhadap ketertiban,” kata Rocky Gerung.
Menurutnya, dalam situasi politik yang sedang tinggi, satu tindakan yang sedikit dianggap berlebihan akan ditafsirkan berkaitan dengan kepentingan istana.
Baca Juga: Komandan AS Sebut 'Terlalu Dini' untuk Tetapkan Tanggal Penyerahan Komando Masa Perang
Hal tersebut dapat berdampak buruk untuk proses demokrasi di Indonesia serta menimbulkan penafsiran negatif hingga kontroversi.
“Nah, itu bahayanya dan buruk bagi demokrasi, kalau publik menduga-duga keadaan itu dikaitkan dengan pergantian Kapolda, lalu publik menganalisa apakah mungkin juga Pangdam akan diganti. Itu semua menimbulkan interpretasi sekaligus kontroversi,” ujar pengamat politik Rocky Gerung.**
