Network
MANTRA SUKABUMI – Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi situasi politik yang terjadi akibat peristiwa pencopotan baliho yang bertuliskan Imam Besar Organisasi Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab oleh TNI.
Menurutnya, pencopotan baliho yang bertuliskan Imam Besar Organisasi Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab dapat menimbulkan kecurigaan pada publik. Tambahnya, Dia mengatakan bahwa publik dapat menganalisa peristiwa penurunan baliho tersebut merupakan perintah langsung dari istana.
Perlu diketahui bahwa pencopotan baliho yang bertuliskan Imam Besar Organisasi Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab jadi perbincangan di media sosial baik dari kalangan politikus maupun pengamat politik.
Baca Juga: Tips Handal Membuat PIN ShopeePay yang Aman untuk Menjaga Keamanan Akun
Baca Juga: Peristiwa Copot Baliho Habib Rizieq oleh TNI, Fahri Hamzah: Tugas TNI Harus Beda dengan Polri
"Tentu, akhirnya analisa pergi ke istana, karena aturan dalam TNI kalau ada kegiatan yang non- militer maka itu harus berdasarkan perintah istana," ujar Rocky Gerung, sebagaimana dikutip mantrasukabumi dari video yang diunggah di kanal YouTube Rocky Gerung official pada Sabtu, 21 November 2020.
Rocky Gerung berpendapat bahwa untuk tidak menimbulkan persepsi negatif atau salah penafsiran, pihak istana harus menerangkan kepada publik maksud dari tujuan penurunan baliho Habib Rizieq Shihab.
"Jadi, orang mulai menganalisa, Apakah Pangdam membaca sinyal dari istana atau memang memperoleh intruksi dari istana. Jadi, suatu waktu harus diterapkan kepada publik, supaya tidak ada semacam kegugupan pada publik dan menafsirkan tindakan penurunan baliho itu," ujarnya.
Baca Juga: Keterangan Jubir Wapres Tuai kontroversi, Ferdinand: Tidak Keberatan Wapres Mundur dan Gabung FPI
Baca Juga: Ruhut Sitompul Komentari Aksi Pangdam Jaya yang Turunkan Baliho Habib Rizieq dan Akan Bubarkan FPI
Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa penurunan baliho oleh pihak TNI harus didasari dengan fakta dan dasar hukum yang jelas, karena baliho sendiri merupakan alat untuk menunjukkan ekspresi politik dan punya banyak penafsiran.
“Karena baliho-baliho itu tafsirnya macam-macam, nanti semua baliho yang berseliweran di Jakarta dan sekitarnya akan diturunkan dengan alasan yang sama. Jadi sekali lagi, kita harus cari fakta hukum dari penurunan baliho itu karena apa, karena wajah Habib Rizieq, karena tulisan di baliho itu, atau karena baliho itu sendiri dianggap gangguan terhadap ketertiban,” kata Rocky Gerung.
Menurutnya, dalam situasi politik yang sedang tinggi, satu tindakan yang sedikit dianggap berlebihan akan ditafsirkan berkaitan dengan kepentingan istana.
Baca Juga: Komandan AS Sebut 'Terlalu Dini' untuk Tetapkan Tanggal Penyerahan Komando Masa Perang
Hal tersebut dapat berdampak buruk untuk proses demokrasi di Indonesia serta menimbulkan penafsiran negatif hingga kontroversi.
“Nah, itu bahayanya dan buruk bagi demokrasi, kalau publik menduga-duga keadaan itu dikaitkan dengan pergantian Kapolda, lalu publik menganalisa apakah mungkin juga Pangdam akan diganti. Itu semua menimbulkan interpretasi sekaligus kontroversi,” ujar pengamat politik Rocky Gerung.**
