Network
MANTRA SUKABUMI - Facebook mengatakan pada Selasa, 25 Agustus pihaknya berencana untuk menantang pemerintah Thailand secara hukum setelah "dipaksa" untuk memblokir akses di Thailand ke kelompok dengan 1 juta anggota yang membahas raja negara itu.
Raksasa media sosial pada Senin malam memblokir akses ke grup "Royalist Marketplace" setelah pemerintah Thailand mengancam akan mengambil tindakan hukum atas kegagalan untuk menghapus konten yang dianggap mencemarkan nama baik kerajaan.
"Permintaan seperti ini berat, bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional, dan memiliki efek mengerikan pada kemampuan orang untuk mengekspresikan diri," kata juru bicara Facebook dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, seperti dikutip mantrasukabumi.com dari CNA.
Baca Juga: India Laporkan Lebih dari 60.000 Kasus Virus Corona Selama 7 Hari Berturut-turut
"Kami bekerja untuk melindungi dan membela hak-hak semua pengguna internet dan bersiap untuk secara hukum menentang permintaan ini." Pernyataan itu tidak memberikan rincian tentang gugatan hukum tersebut.
Grup "Royalist Marketplace" dibentuk pada bulan April oleh Pavin Chachavalpongpun, seorang akademisi dan kritikus monarki yang mengasingkan diri.
Pada Senin malam, laman grup tersebut memunculkan pesan "Akses ke grup ini telah dibatasi di Thailand sesuai dengan permintaan hukum dari Kementerian Ekonomi dan Masyarakat Digital." Pavin, yang tinggal di Jepang, mengatakan Facebook telah tunduk pada tekanan pemerintah yang didominasi militer.
Baca Juga: Badai Melanda Teluk Meksiko, Picu Kenaikan Harga Minyak Dunia
"Kelompok kami adalah bagian dari proses demokratisasi, ini adalah ruang untuk kebebasan berekspresi," kata Pavin kepada Reuters.
