Network
MANTRA SUKABUMI – Program Bantuan Tunai Langsung (BLT) Subsidi Upah dipastikan tidak masuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021.
Kepastian terkait tidak dilanjutkannya program BLT Subsidi Upah atau biasa dikenal BSU Ketenagakerjaan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum 2021 pada Rabu, 03 Februari 2021.
“Anggaran perlindungan sosial sebesar Rp150,96 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kartu sembako, kartu prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, bantuan sosial tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota internet, dan diskon listrik,” ujar Menkeu pada laman resmi Kemenkeu pada Rabu, 3 Februari 2021.
Baca Juga: Kamu Senang Shopping? Coba Cari Tahu Tipe yang Manakah Kamu
Baca Juga: Tanggapi Isu Kudeta Partai Demokrat, Dewi Tanjung: AHY Gak Usah Lebay Deh
Dikutip mantrasukabumi.com dari laman resmi Kemenkeu pada 6 Februari 2021, Jelas dari pernyataan diatas, BLT Subsidi Upah tidak disebutkan, berarti tidak masuk dalam RAPBN 2021, berarti juga BLT Subsidi Upah batal disalurkan di tahun 2021.
Tapi bagi masyarakat yang belum mendapat BLT Subsidi Upah di tahn 2020, sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan lewat jalur program Kartu Prakerja. Alasannya program Kartu Prakerja selain ada insentif uang tunainya, juga dinilai memberi efek positif dari keberlanjutan.
Sedangkan Kepastian rencana anggaran untuk program Kartu Prakerja tahun 2021 itu disampaikan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Manajemen Pelaksana Program Kartu PraKerja, pada Kamis (4 Feb.).
“Pemerintah akan menaikkan anggaran program Kartu Prakerja menjadi Rp20 Triliun dari yang direncanakan Rp10 Triliun di Tahun 2021. Dengan demikian, besaran anggaran program di tahun 2021 menjadi sama dengan anggaran tahun 2020,” ujar Suahasil Nazara.
